Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Dalam Negeri karena tidak hadir dalam Rapat Kerja Raker dan Lokakarya Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Saya mengaku salah dan meminta maaf atas ketidakhadiran saya dalam Rakor perbatasan karena sakit. Namun sebenarnya sudah saya menugaskan Kepala BPPD tetapi juga tidak hadir, itu risiko," kata Cornelis, di Pontianak, Kamis.
Tidak hanya itu, dirinya berjanji akan mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri jika kesehatannya sudah pulih.
"Nanti saya akan kirim surat kalau saya sudah sembuh, karena sekarang masih sakit di bagian punggung. Dan sakit pembengkakan di punggung ini sudah tiga minggu," kata Cornelis.
Ia menjelaskan, ketidakhadiran dirinya dalam rapat kerja itu bukan disengaja.
Ketika ditanya mengenai pejabat pengganti dirinya untuk menghadiri rapat kerja namun tidak hadir, Cornelis enggan menanggapi hal tersebut.
"Ya itulah, padahal sudah jelas kalau gubernur tidak bisa hadir ada perwakilan dan ada kepala bidangnya sudah jelas," kata Cornelis.
Kepala Badan Perbatasan Kalbar, MH Munsin mengakui dirinya tidak hadir dalam Raker tersebut karena agenda rapat bukan diperuntukkan bagi gubernur.
"Acara Raker itu untuk para menteri dan bukan untuk gubernur, jadi jangan dipolitisasi. Sepertinya gubernur tidak peduli karena tidak hadir, tidak seperti itu," ungkap Munsin.
Meski demikian, Munsin membenarkan Raker perbatasan tersebut sebenarnya diwajibkan hadir kepada seluruh kepala daerah.
Namun dia tetap berpendapat bahwa ketidakhadiran gubernur bukan karena gubernur tidak mendukung perbatasan, melainkan rapat kerja tersebut diperuntukkan kepada para menteri dan bukan kepala daerah.
"Memang sudah didelegasikan kepada saya, tapi Raker itu untuk para menteri. Undangan pembukaan itu memang diwajibkan hadir tetapi saat Rakernya bukan untuk Gubernur," katanya.
(ANT-089/N005)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
