Rektor Atma Jaya: Fiskal perlu diarahkan untuk target jangka panjang

Karena alokasinya mungkin cukup untuk invest in people, tapi kalau programnya tercerai, dan mungkin ada conflicting penerima, data penerima, yang itu kita lihat cenderung terjadi, itu menjadi tidak efektif

Jakarta (ANTARA) - Rektor Unika Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memenuhi target-target jangka panjang, salah satunya dengan berinvestasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

"Saya tahu suatu saat dependency ratio kita akan meningkat dan untuk itu kita harus melakukan investasi dari sekarang. Karena kalau depedency ratio meningkat dan produktivitas, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan tidak membaik, itu akan menjadi satu beban yang sifatnya jangka panjang," kata Prasetyantoko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran DPR RI yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Peningkatan rasio ketergantungan berarti semakin banyak penduduk yang bukan angkatan kerja (berusia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun) yang bergantung pada penduduk angkatan kerja (berusia 15-64 tahun).

Krisis karena penyebaran COVID-19 pun dinilai dapat menjadi momentum dari perbaikan kebijakan fiskal. Salah satu yang perlu diperbaiki ialah tercerai berainya program perlindungan sosial di berbagai kementerian dan lembaga.

Bank Dunia mengatakan program perlindungan sosial di Indonesia melibatkan 11 kementerian dan lembaga dengan 25 program yang berbeda.

"Ini saya kira satu catatan yang mesti diperhatikan soal governance, soal data integrity, dan lain-lain. Karena alokasinya mungkin cukup untuk invest in people, tapi kalau programnya tercerai, dan mungkin ada conflicting penerima, data penerima, yang itu kita lihat cenderung terjadi, itu menjadi tidak efektif," katanya.

Pemerintah perlu mempertegas komitmen kebijakan fiskal untuk mensejahterakan masyarakat. Penataan kebijakan fiskal yang bersifat lebih sistematik perlu dipertegas, termasuk dengan adopsi teknologi.

"Saya kira hari ini ada banyak alternatif untuk mendistribusikan bantuan sosial dan proteksi sosial dengan teknologi atau G to P (government to people) dengan bantuan teknologi," imbuhnya.