Polisi Dumai Diminta Selidiki Kemungkinan Penimbunan Sembako

Dumai (ANTARA News) - Wali Kota Dumai, Provinsi Riau, H Khairul Anwar meminta kepolisian setempat menyelidiki kemungkinan penimbunan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan melambungnya harga sembako.

"Saat-saat jelang bulan puasa atau Ramadhan seperti sekarang ini biasanya kebanyakan masyarakat mulai resah atas kemungkinan adanya kenaikan harga sembako. Hal ini bisa jadi memancing sejumlah pihak untuk melakukan penimbunan yang pada akhirnya menyebabkan semakin melambungnya harga sembako," kata Khairul di Dumai, Selasa.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan peran aktif semua pihak terutama kepolisian agar dapat mengawasi kemungkinan adanya penimbunan sembako terutama untuk jenis minyak goreng dan beras.

Pengawasan kepolisian, menurut Khairul, dapat dilakukan dengan menyebar intel-intel di sejumlah wilayah. Jika ditemukan sejenis gudang segera dilakukan pemeriksaan.

Selain kepolisian, kata Khairul, instansi terkait lainnya, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Investasi (Disperindagin), sebaiknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan pemntauan atau peninjauan ke pasar-pasar tradisional dan modern.

"Jika terjadi kenaikan harga yang signifikan terhadap beras, maka segera lakukan operasi pasar (OP) untuk mentralisir harga beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ujarnya.

Khairul Anwar mengimbau masyarakat, khususnya pedagang, untuk tidak panik atas kemungkinan minimnya pasokan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah dan luar negeri sehingga melakukan penimbunan secara besar-besaran.

"Kita menjamin pasokan akan tetap stabil. Apabila hasil evaluasi Disperindagin di pasar-pasar telah terjadi kenaikan harga, maka akan dicari sumber penyebabnya. Jika penyebabnya pasokan yang minim, maka pihak distributor diminta untuk menambahkan pasokannya," kata wali kota.

Kepala Disperindagin Dumai, Djamalus, menyatakan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok khusus beras jelang bulan puasa tahun ini masih belum signifikan yakni satu sampai enam persen.

"Hal ini masih terbilang wajar. Namun jika kenaikan harga sudah melampaui batas wajar yakni mencapai 20 persen lebih, maka secepatnya akan kita lakukan operasi pasar bersama sejumlah pihak terkait, khususnya Bulog," kata Djamalus. (FZR/A027/K004)