RI bekerja sama dengan Jepang laksanakan Program JUTPI-3

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melaksanakan Program Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), dimulai dengan penandatanganan Dokumen Record of Discussion Program JUTPI-3, Rabu (26/1) lalu.

Penandatanganan merupakan dasar perjanjian kerja sama teknis antara kedua pihak dalam penyusunan kajian sistem transportasi Jabodetabek yang berfokus pada pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) untuk integrasi berbagai moda transportasi.

“Pengembangan sistem transportasi harus terintegrasi ke dalam rencana pengembangan perkotaan, dan TOD merupakan konsep pembangunan yang merumuskan struktur perkotaan berbasis simpul transportasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dengan diterapkannya TOD, kata dia, aksesibilitas dari pemukiman dan tempat kerja menuju transportasi umum akan semakin mudah, sehingga konektivitas antar moda transportasi umum pun meningkat dan sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

Program JUTPI merupakan kerja sama teknis berkelanjutan dengan kegiatan berupa studi dan peningkatan kapasitas yang telah dimulai sejak JUTPI-1 pada tahun 2009-2012, dilanjutkan dengan JUTPI-2 pada tahun 2014-2019, serta JUTPI-3 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 hingga 2025.

Dengan mempertimbangkan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan tata kota, JUTPI dilanjutkan ke fase ketiga yang berfokus pada pengembangan TOD, melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan terkait dalam hal perencanaan dan implementasi kawasan TOD.

“Untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi umum, prosedur penetapan kebijakan terkait perlu diperjelas dan dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait, terutama untuk menyinergikan karakteristik wilayah administrasi yang berbeda-beda di dalam Jabodetabek,” jelas Wahyu.

Menurut dia, implementasi Program JUTPI telah memberikan manfaat yang signifikan, tak hanya sebagai dasar penentuan strategi kebijakan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi bagi akademisi dalam dan luar negeri sebagai dasar penelitian terkait pengembangan transportasi Jabodetabek, khusus bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dari peningkatan layanan transportasi umum.

Program JUTPI telah dapat terus berjalan dalam jangka panjang berkat kerja sama yang kuat antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, dan JICA, sehingga ke depannya diharapkan pelaksanaan JUTPI-3 hingga tahun 2025 juga didukung oleh semangat kerja sama yang lebih baik lagi demi tercapainya berbagai target yang telah ditetapkan.

JUTPI-3 akan dilaksanakan melalui kerja sama JICA dengan Tim Counterpart dari Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sebagai Chair, didukung oleh empat Co-Chair.

Keempat Co-Chair tersebut yakni Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun terdapat pula anggota dari unit kerja terkait lainnya dalam Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dalam wilayah Jabodetabek, dan operator transportasi serta badan usaha terkait pengembangan TOD di Jabodetabek.

Baca juga: Erick: Integrasi transportasi Jabodetabek tumbuhkan usaha sekitarnya
Baca juga: BPTJ menilai subsidi jadi solusi pengembangan angkutan umum massal
Baca juga: Jaklingko akan luncurkan aplikasi pembayaran transportasi terintegrasi