Cirebon (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita di Cirebon, Jabar, Selasa, menilai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haram bagi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, dinilai tidak akan banyak pengaruhnya terhadap suara golput pada Pemilu 2009 mendatang. "Fatwa MUI itu saya nilai tidak akan efektif untuk menurunkan prosentase Golput, tetapi yang lebih efektif justru dengan sosialisasi yang tepat untuk menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi yang sudah terbuka ini merupakan buah dari perjuangan panjang dengan banyak korban," katanya usai memberikan sambutan pada Musda Badan Kordinasi HMI Jawa Barat. Menurut mantan Kepala Bapenas/Meneg PPN itu, Fatwa MUI itu hanya akan diikuti oleh warga yang mempunyai pemahaman tentang Fatwa tetapi kemungkinan justru banyak warga terutama diperkotaan yang tidak akan terpengaruh dengan Fatwa itu. Ginandjar menjelaskan, tindakan golput atau tidak memberikan hak suaranya pada pemilu merupakan tindakan salah karena telah menyakiti kepada pejuang-pejuang demokrasi yang selama ini telah berkorban untuk memperjuangkan supaya rakyat bisa menentukan pilihan. "Dulu jaman orde baru betapa sulitnya mencari kebebasan memilih, sekarang sudah dibuka termasuk dengan perjuangan mahasiswa Trisakti yang tewas tetapi akhirnya disia-siakan. Mereka yang golput itu tidak menghormati proses demokrasi," katanya. Hal senada dikatakan Bendahara Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aris Prasetyo, bahwa fatwa haram golput dianggap belum tepat untuk diterapkan dimasyarakat karena bagaimanapun, golput merupakan sebuah pilihan yang harus tetap di hormati. "Memberikan suara golput, merupakan upaya politis dalam mengisi demokrasi ini namun jangan kemudian tindakan tersebut diharamkan melalui fatwa. Kami meminta kepada MUI agar meninjau kembali fatwa tersebut karena soal pilihan politik itu bukan wilayah agama," tegas Aris. Ia juga sependapat jika fatwa haram golput merupakan upaya yang tidak epektif dalam menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. "Itu bukan solusi yang tepat untuk menyikapi sikap politik dalam pemilu. Tetapi harus dijawab oleh Parpol dengan menunjukkan sikap pengabdian yang luar biasa sehingga rakyat akan semakin percaya dengan kiprah parpol," katanya mahasiswa Universitas Wilalodra Indramayu itu.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
