Sri Mulyani: Penyaluran kredit dari dana pemerintah Rp458,22 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyaluran kredit oleh perbankan yang menggunakan penempatan dana pemerintah telah mencapai Rp458,22 triliun kepada 5,49 juta debitur per 17 Desember 2021.

“Pemerintah melakukan penempatan dana di perbankan yang memberikan multiplier effect terhadap penyaluran kredit,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menjelaskan dukungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap sektor perbankan menjadi bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi melalui intermediasi perbankan.

Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS sesuai kewenangan masing-masing mengimplementasikan kebijakan untuk memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan.

KSSK juga mendukung likuiditas industri perbankan, menjaga kinerja perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Salah satu dukungan KSSK kepada perbankan adalah dengan menempatkan dana pemerintah di bank dalam rangka mendukung kinerja perbankan sekaligus mendorong intermediasi.

“Semakin normal tingkat intermediasi sektor keuangan terutama perbankan maka pemulihan ekonomi juga akan semakin terakselerasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengimplementasikan program penempatan dana di perbankan sejak 2020 sebagai bagian dari memulihkan ekonomi nasional.

Program ini bertujuan agar dana tersebut dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit terutama kepada sektor riil.

Dalam anggaran program PEN 2021 sebesar Rp744,77 triliun, penempatan dana di perbankan masuk ke dalam pos dukungan UMKM dan korporasi dengan alokasi sebesar Rp171,77 triliun.