Kemenkeu: Laju inflasi meningkat seiring konsumsi menguat

Kenaikan harga komoditas dan beberapa harga pangan karena faktor cuaca basah juga berkontribusi pada inflasi tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan peningkatan laju inflasi pada Januari 2022 terjadi seiring menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat.

Inflasi pada Januari 2022 tercatat sebesar 2,18 persen (yoy) atau meningkat dari angka Desember 2021 sebesar 1,87 persen (yoy).

“Kenaikan harga komoditas dan beberapa harga pangan karena faktor cuaca basah juga berkontribusi pada inflasi tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu.

Febrio memastikan pemerintah senantiasa menjaga harga-harga energi domestik seperti BBM pada harga yang tetap meski terjadi kenaikan harga komoditas.

“Hal ini ditujukan agar daya beli masyarakat terhadap kebutuhan energi pokok tetap terjaga,” ujarnya.

Untuk inflasi inti juga terus melanjutkan tren peningkatan yakni mencapai kisaran 1,84 persen (yoy) atau naik dari angka Desember 2021 yang sebesar 1,56 persen (yoy).

Menurut Febrio, membaiknya sisi permintaan seiring naiknya mobilitas masyarakat telah mendorong peningkatan inflasi inti di tengah risiko tekanan inflasi impor sebagai dampak masih tingginya harga komoditas.

Selanjutnya, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food meningkat mencapai 3,35 persen (yoy) atau naik dari angka Desember 2021 sebesar 3,2 persen (yoy).

Ia menjelaskan meningkatnya permintaan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi baik oleh konsumen rumah tangga maupun sektor akomodasi dan restoran yang telah mendorong kenaikan harga.

“Kenaikan harga minyak goreng mulai terkendali dengan intervensi pemerintah dan harga patokan yang ditetapkan,” tambahnya.

Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan diharapkan efektif dalam mengendalikan harga di minyak goreng di pasar.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan konsumsi masyarakat dengan masih memberlakukan kebijakan akomodatif pada harga energi domestik ke depan.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nasional maka pemerintah pusat dan daerah juga akan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait demi menciptakan bauran kebijakan yang tepat.

Pemerintah pun tetap memberikan bantuan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp431,5 triliun.