Hormati PBB, Kamboja akan Tarik Tentara

Phnom Pen (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Pemerintah Kamboja, Senin malam waktu setempat, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati perintah Mahkamah Peradilan Internasional (ICJ).

ICJ dalam sidangnya di Den Haag memerintahkan Kamboja dan Thailand harus menarik pasukan mereka keluar dari zona demiliterisasi baru di sekitar kuil abad 11 Preah Vihear sehingga memungkinkan para pengamat ASEAN ke daerah yang disengketakan di sekitar candi itu.

"Pemerintah Kamboja mendukung sepenuhnya keputusan ICJ," kata pernyataan itu.

"Perintah tersebut menanggapi keinginan Kamboja untuk membuat area candi Preah Vihear damai dengan kehadiran pengamat ASEAN untuk menjamin gencatan senjata."

"Perintah itu juga akan menjamin kenormalan kegiatan sipil di daerah itu," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berharap pemerintah Thailand juga akan mematuhi perintah Pengadilan Internasional.

"Kamboja telah siap untuk menyambut dan memfasilitasi semua misi pengamat Indonesia ke daerah tersebut," katanya.

ICJ pada Senin sore memerintahkan Kamboja dan Thailand untuk segera menarik personel militer mereka yang saat ini berada di zona demiliterisasi sementara di sekitar area candi Preah Vihear.

Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Thailand harus melanjutkan kerja sama mereka dalam ASEAN dan khususnya memungkinkan pengamat yang ditunjuk oleh perhimpunan memiliki akses ke zona demiliterisasi sementara.

Perintah Pengadilan itu dilakukan setelah Kamboja, pada 28 April, mengajukan petisi untuk interpretasi putusan Mahkamah Internasional 1962 bersama dengan permintaan untuk penetapan indikasi langkah-langkah bersama.

ICJ memberikan kuil Preah Vihear kepada Kamboja pada tahun 1962 dan candi itu terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008.

Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand terjadi hanya sepekan setelah pendaftaran pada saat Thailand mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah luas 4,6 kilometer persegi (1,8 mil persegi) berupa semak-semak di samping kuil.

Sejak itu, kedua pihak telah membangun kekuatan militer di sepanjang perbatasan dan bentrokan periodik telah terjadi, yang mengakibatkan kematian tentara dan warga sipil di kedua pihak.
(H-AK)