Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan, sistem politik demokrasi yang dibangun bisa mengalami kegagalan akibat terjadinya kerusakan dari dalam sistem.
"Dari yang saya baca, penyebab kegagalan banyak. namun ada dua faktor yang muncul dalam pengalaman berbagai negara, faktor yang menentukan kegagalan satu sistem demokrasi, yang saya sebuat dua D," kata Wapres saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 2011 di Istana Wapres, Senin.
Menurut Wapres, faktor pertama yang mengakibatkan kegagalan demokrasi adalah "disfungsionalitas" atau tidak berfungsinya suatu sistem. Faktor kedua adalah "degenerasi" atau pembusukan di dalam sistem yang terus menerus secara gradual namun pasti yang pada akhirnya membuat demokrasi gagal.
Wapres mengemukakan, demokrasi yang disfungsionalitas tidak memberi manfaat dan sering diikuti delegitimasi atau hilanganya kepercayaan rakyat. Sementara itu, sistem politik yang menggantikan tidak jarang juga mengalami disfungsionalitas.
"Ini disebabkan faktor mendasar dan tidak bisa diatasi hanya dengan mengutak-atik segi formal politik. Penyebabnya beragam, tetapi muaranya adalah lemahnya komitmen elite bagus untuk memastikan sistem berjalan dan berhasil," katanya.
Wapres mencontohkan, kegagalan eksperimentasi demokrasi parlementer pada 1950-an karena disfungsionalitas.
"Kabinet jatuh bangun. Demokrasi semarak, tetapi ada sesuatu yang hilang, yakni tidak adanya komitmen bersama yang mantap dan berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan baik," ujar Wapres Boediono.
Rakyat, menurut Wapres, kemudian menerima sistem demokrasi terpimpin, namun sistem ini juga disfungsional.
Sementara itu, Wapres menilai, kasus-kasus degenerasi dapat dijumpai di berbagai negara. Muara degenerasi adalah tergantinya sistem demokrasi dengan sistem lain yang non-demokratis, seperti oligarki.
"Prosesnya lebih lama. Tidak terlalu kentara, dan itu erosi dari dalam sistem. Ini tidak akan terasa. Perwujudan degenerasi ini beragam karena faktor penyebab tidak terungkap," kata Wapres.
Proses degenerasi, seringkali muncul pada saat konsolidasi demokrasi. Sumber permasalahan berasal dari bercampurnya kepentingan pibadi elit dengan kepentingan umum, terutama elit yang memegang otoritas kekuasaan untuk membuat kebijakan. Begitu pula dengan munculnya politik uang.
"Apabila mekanisme pasar seperti tadi masuk dalam ranah politik, maka demokrasi kehilangan alasan eksistensinya. Begitu suara rakyat dikemas menjadi komoditi ekonomi yang ditawarkan maka demokrasi kehilangan landasan idealnya. Vox populi vox dei tidak berlaku lagi," katanya.
Selain itu, menurut Wapres, gejala yang perlu diwaspadai terjadinya degenerasi demokrasi adalah politisasi birokrasi.
Politisasi birokrasi mengakibatkan kerusakan sistem yang sangat serius, yakni birokrasi yang berkinerja rendah dan korup.
"Apabila mesin utama pemerintahan ini tidak berjalan baik, kita tidak bisa mengharapkan pemerintahan dan sistem politik apa pun akan menghasilkan manfaat bagi rakyat," katanya Wapres Boediono.
(T.M041/P003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
