Jakarta (ANTARA News) - Presiden Parkai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mendesak pemerintah untuk meminta klarifikasi kepada Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao berkaitan dengan laporannya ke PBB soal adanya 102.800 orang yang terbunuh saat pendudukan Indonesia di Timor Leste. "Pemerintah harus meminta klarifikasi kepada Xanana mengenai hal itu, karena selama ini hubungan yang telah terbina baik menjadi panas kembali," kata Tifatul Sembiring kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis. Dia juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan diplomasi di dunia internasional, karena diplomasi Indonsisa sangat lemah, baik sebelum Timor Leste berdiri maupun hingga saat ini. "Diplomasi harus aktif dalam membuat opini dunia dan selalu mengikuti perundingan jangan sampai kalah seperti kasus Sipadan-Ligitan," ujarnya. Tifatul Sembiring juga menyoroti diplomat Indonesia yang kurang memiliki kemampuan, ini dapat dilihat dari hasil kerjanya. "Ini merupakan tugas Deplu untuk memperbaiki hubungan diplomatik di dunia Internasional," katanya. Seperti telah diberitakan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Commisao de Acqhimento Verdade e Reconsiliacao/CAVR) Timor Leste dalam laporan ke PBB mencatat sebanyak 102.800 orang terbunuh selama kurun waktu tahun 1974-1999, khususnya saat pendudukan Indonesia di Timor Leste,. Laporan CAVR tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Xanana Gusmao kepada Sekjen PBB Kofi Annan di Markas PBB New York. Dalam catatan CAVR disebutkan bahwa data jumlah korban didapat melalui perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. CAVR juga telah melakuan survey mortalitas dan pendataan pada pemakaman-pemakaman umum. Kematian tersebut, menurut CAVR, bukan hanya karena terbunuh langsung, namun juga karena kelaparan dan penyakit akibat dari pendudukan Indonesia. Disebutkan pula bahwa tentara Indonesia pada kurun waktu itu telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dengan melakukan penyerangan pada orang-orang sipil. Beberapa penyerangan bahkan menggunakan senjata yang dilarang, seperti bom napalm, dan juga melakukan perusakan yang tidak perlu atas rumah-rumah penduduk. (*)

Copyright © ANTARA 2006