AS Akan Bantu Pengembangan UKM ASEAN

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) berencana membantu pengembangan usaha kecil menengah (UKM) negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN, Ngurah Swajaya, Minggu.

"Komitmen AS tersebut akan dituangkan dalam dokumen rencana aksi kerjasama dua pihak yang rencananya ditandatangani oleh Menlu Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu AS Hillary Clinton dalam pertemuan bilateral mereka disela-sela Pertemuan Menlu ASEAN ke 44 dan Pertemuan Forum Regional ASEAN ke 18 di Bali pada 18-23 Juli," katanya.

Dia mengatakan, AS berkomitmen untuk membantu pengembangan UKM di ASEAN serta meningkatkan interaksi antara pelaku UKM asal AS dengan Indonesia karena selama ini dipandang hubungan antara pelaku UKM dua negara belum terjalin secara maksimal karena masalah jarak yang jauh.

Ngurah mengemukakan, kerjasama bidang UKM dengan AS yang akan berlangsung selama periode 2011-2015 ini akan bermanfaat bagi ASEAN karena negara Paman Sam tersebut memiliki beberapa pelaku UKM yang sukses menjalankan usahanya. "Kisah sukses tersebut bisa ditularkan ke pengusaha-pengusaha kita," tambahnya.

Mengenai bentuk nyata dari bantuan tersebut, Ngurah mengatakan, hal tersebut belum dibahas karena masih menunggu pengesahan rencana aksi oleh menlu kedua negara.

"Nantinya pembahasan mengenai bentuk bantuan yang kita inginkan akan diserahkan ke pejabat berwenang di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, mereka yang akan memutuskan apakah ingin meminta bantuan di bidang pembangunan kapasitas pelaku UKM Indonesia, pemberian bantuan alat atau bantuan lainnya," katanya.

Ngurah menyatakan, ASEAN dan AS dalam dokumen rencana aksi yang akan segera ditandatangani menlu kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di beberapa bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, keamanan dan lingkungan.

"Di bidang keamanan, kedua negara ingin meningkatkan kerjasama untuk menumpas terorisme dan kejahatan antar-negara serta mempromosikan pelaksanaan demokrasi dan perlindungan hak azasi manusia. Kedua negara juga setuju untuk bekerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penularan penyakit menular serta usaha untuk mengatasi perubahan iklim," demikian Ngurah.
(T.A051/M014)