Rutin jalankan audit, cegah dengan baik kekerdilan tak terdiagnosa

Harus dibicarakan di kecamatan yang ada ahli gizi dan dokternya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan rutin menjalankan audit dapat membantu mencegah dengan baik kasus kekerdilan tidak terdiagnosa.

“Selama ini kasus 'stunting' (kekerdilan) banyak yang tidak terdiagnosa dengan baik. Kalau ada kasus 'stunting' di daerah itu sebabnya bisa karena macam-macam,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI Dengan BKKBN yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Di sejumlah daerah, katanya, beberapa kasus kekerdilan pada anak tidak dapat diketahui dengan baik karena dibarengi dengan beberapa penyakit lainnya, seperti Tuberkulosis (TBC), pneumonia atau radang usus.

Melalui audit, katanya, semua kasus kekerdilan dapat ditegakkan bersama dengan para ahli, antara lain ahli tumbuh kembang anak, ahli gizi, serta ahli keluarga dalam memberikan edukasi parenting.

Pihaknya terus mendukung keberlangsungan audit dengan memberikan dana Rp1 juta per bulan yang dikalikan 12 kali kepada setiap kecamatan di Indonesia.

“Harus dibicarakan di kecamatan yang ada ahli gizi dan dokternya, sedangkan di kabupaten kita berikan anggaran Rp40 juta setahun untuk melakukan audit setahun dua kali,” kata dia.

Baca juga: Upaya mencegah kekerdilan mulai dari posyandu

Selain menjalankan audit, BKKBN turut merevitalisasi posyandu agar dapat digunakan oleh keluarga dengan lebih efektif dan efisien.

Hal itu dilakukan dengan cara menggulir waktu kedatangan pasien berdasarkan usia (lansia, remaja, balita) termasuk calon ibu dan ibu hamil agar dapat dipantau kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan Hemoglobin (Hb) dalam darah.

Dengan langkah itu, kesehatan dalam keluarga dapat lebih ditingkatkan sekaligus mencegah anak lahir dalam keadaan tengkes akibat berat badan kurang dari 1,5 kilogram dan panjang badan kurang dari 48 centimeter.

Melalui beberapa langkah itu, ia mengatakan apabila Indonesia dapat terus menurunkan angka kekerdilan yang saat ini berada pada 24,4 persen, maka target pemerintah menjadikan angka kekerdilan 14 persen pada 2024 bisa dicapai.

“Bila mulai sekarang kita bisa kondisikan hal ini, maka kita punya harapan untuk menuju angka 14 persen,” kata Hasto.

Baca juga: BKKBN: Perbaikan gizi jadi urgensi pada 1.000 HPK turunkan kekerdilan
Baca juga: Kemenko PMK: Indonesia butuh kerja keras tekan angka kekerdilan
Baca juga: BKKBN tekan angka kekerdilan lewat pembagian pil KB pada ibu hamil