Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bekasi belum siap melaksanakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil.
"Jumlah PNS saat ini 14.000 orang, namun masih terdapat kekurangan khususnya tenaga medis dan pendidikan. Jika penerimaan CPNS dihentikan, bisa dipastikan akan menghambat pelayanan di sektor tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi, di Cikarang, Sabtu.
Menurut Dadang, guru PNS di Kabupaten Bekasi berjumlah sekitar 9.000 orang. Namun penyebarannya belum merata. Banyak sekolah yang sampai saat ini kekurangan guru PNS sehingga direkrut guru honorer.
"Persoalan lain adalah kualitas guru di Kabupaten Bekasi masih belum maksimal karena sebagian belum menyandang gelar sarjana," katanya.
Namun Dadang mengatakan akan mematuhi moratorium penerimaan CPNS jika memang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Minimnya sumber daya tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Ari Muharman Boestari yang mengatakan jumlah tenaga medis yang bertugas di 39 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) masih kurang.
"Setiap Puskesmas rata-rata diisi dua dokter dan enam perawat. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal," katanya.
Ia mengatakan, jika asumsi jumlah penduduk Kabupaten Bekasi lebih dari dua juta jiwa, berarti saat ini dokter dan paramedis di setiap Puskesmas harus melayani 60.000 jiwa.
"Jelas tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada karena seharusnya ada 70 Puskesmas dengan tiga orang dokter dan paramedis sembilan orang," katanya.
"Idealnya, satu Puskesmas melayani 30.000 jiwa. Sedangkan untuk paramedia dan dokter melayani 10.000 jiwa," kata Ari.
Menurut dia, dengan adanya kebijakan moratorium CPNS, pelayanan kesehatan dikhawatirkan terhambat.
(ANT294/E005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
