lokasi ruko yang bertingkat juga mendukung apabila misalnya mereka ingin mengelabui petugasJakarta (ANTARA) - Polisi memperkirakan perusahaan rintisan (startup) di bidang pembiayaan online (pinjol) PT Jie Chu Technology Indonesia menyebar data pribadi korbannya dari Ruko Palladium, Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengungkap salah seorang korban yang merupakan debitur Jie Chu berinisial E (42) melaporkan kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, setelah data pribadi dirinya sudah dimiliki serta disebar oleh perusahaan tersebut secara ilegal.
"Korban bingung dan tidak terima karena data pribadi dia bisa sampai dimiliki pihak perusahaan pinjol dan disebar ke kontak ponsel korban kemudian lapor ke polisi," kata Zulpan di Markas Polres Metro Jakarta Utara, Senin.
Ruko Palladium Pantai Indah Kapuk 2 disewa sebagai lokasi domisili perusahaan karena dinilai representatif untuk menunjukkan kekuatan bisnis mereka secara finansial. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan lokasi ruko yang bertingkat juga mendukung apabila misalnya mereka ingin mengelabui petugas. Ini terlihat dari kondisi dan suasana lantai satu ruko yang kosong saat awal dilakukan penyelidikan.
"Kegiatan sebenarnya ada di lantai 2, 3, dan 4. Begitu pun yang digerebek Tim Polda, lantai 1 kosong. Dari luar orang menganggap ini ruko tidak ada aktivitas, tapi di lantai 2, 3, dan 4 itu aktivitasnya di situ," ujar Wibowo.
Bahkan, kata dia, aktivitas di pinjol ilegal itu tetap berlangsung meskipun hari libur. Mereka bekerja dengan sistem bergilir (shift) tanpa berhenti dalam satu minggu.
"Bahkan tidak ada hari libur. Jam operasinya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7-8 malam," kata dia.
Polisi menetapkan tiga orang tersangka serta menyita 28 ponsel dan 24 unit komputer untuk bantu reminder utang atau penagihan dari penggeledahan dua unit Ruko Palladium di PIK 2, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dan Kamis.
Satu dari tiga tersangka berstatus sebagai warga negara asing asal China berusia 38 tahun, menjabat direktur PT JC Tech dan bertanggung jawab atas segala tindakan pemberian pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan penagihan pinjol berbasis sistem.
Tersangka kedua berinisial S (34) berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) selaku penerjemah dari tersangka pertama untuk melakukan izin usaha dan domisili pinjol serta menjabat sebagai komisaris perusahaan.
Terakhir adalah tersangka N (22), berstatus WNI yang berperan sebagai reminder yang bertugas mengingatkan nasabah yang telat membayar tagihan.
Zulpan menerangkan, cara N menagih utang nasabah dimulai dengan cara yang wajar. Namun jika nasabah dinilai tidak kooperatif, N mulai melakukan pengancaman.
"Awal menagih pakai bahasa sopan, kemudian berubah dengan bahasa yang menakuti kepada nasabah jika tidak kooperatif dengan cara mengirim fotokopi KTP ke nomor telepon yang didapat di kontak hp nasabah dan kata-kata yang bersifat ancaman," lanjutnya.
Akibat aksinya tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 Ayat 5 Jo Pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 30 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 dan atau Pasal 52 Ayat 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun.
Serta Pasal 368 KUHP tentang pengancaman paling lama 9 tahun. kemudian Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perdagangan paling lama pidana 12 tahun.
Dan juga, Pasal 8 ayat 1f dan pasal 3 ayat 1c dan d Jo Pasal 62 Ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.
Baca juga: Polisi tetapkan tiga tersangka kasus pinjol ilegal di Jakut
Baca juga: Polda Metro Jaya pulangkan 98 karyawan pinjol ilegal di PIK
Baca juga: Polisi dalami dugaan PIK 2 jadi sarang pinjol ancam sebar data pribadi
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022
