Sengketa Pura Dalem MMDP Putuskan Tunda Upacara

Semarapura (ANTARA News)- Majelis Desa Pekraman (MDP) Kabupaten Klungkung mengeluarkan keputusan menunda kegiatan ritual di Pura Dalem yang masih disengketakan antara desa Adat Kemoning Tempek atau kelompok Kaja dan Kelod, dengan Desa Adat Budaga Tempek Kauh dan Tempek Kangin.

"Keputusan itu diambil saat musyawarah dengan Litbang MDP serta Departemen Agama Klungkung," kata Ketua Majelis Desa Pekraman Kabupaten Klungkung, I Ketut Rupia Arsana, Sabtu.

Ia mengatakan keputusan itu diambil, karena pihak MDP juga berpegangan kepada arahan Ida Pedanda Gde Putra Tembau dari Geria Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

"Di mana dalam arahanya agar karya di Pura Dalem tersebut agar dihentikan dulu untuk sementara agar ada kesepakatan terlebih dulu dengan empat tempak yang lainya," katanya.

Selain membatalkaan upacara, kata Arsana MDP juga mengeluarkan keputusan membatalkan surat keputusan 01/IV/2011/Desa Adat Kemoning yang mengatakan Pura Dalem bernama Pura Dalem Desa Adat Kemoning.

"Penganuliran nama Pura itu, karena nama pura itu bertentangan dengan awig awig Desa Adat Kemoning sendiri," jelasnya.

Sementara keputusan yang kedua adalah menunda karya itu terlebih dulu sebelum ada kesepakatan dengan empat tempek atau kelompok lainya.

Keputusan itu, kata dia dikeluarkan MDP Klungkung dan telah ditembuskan kepada Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali.

"Jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan itu agar melakukan banding ke MUDP," jelasnya.

Rupia berharap pihak Desa Pakraman Kemoning agar memenuhi keputusan tersebut.

"Jika tidak. maka MUDP Bali nantinya akan memberikan keputusan final terkait sengketa," katanya.

Sebaliknya kalau tetap ngotot serta tidak mau memenuhi keputusan itu, jelas dia maka MUDP Provinsi Bali akan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk menunda segela bentuk bantuan kepada tempek yang tidak mematuhi keputusan itu.

"Hanya saja sebelum keputusan final tersebut MUDP tentunya akan memanggil kedua kubu yang bersengkata. Mereka juga akan dimintai keterangan terkait persoalan itu," jelasnya.

Tidak hanya MDP Klungkung, Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Klungkung Mangku Sura yang ikut dalam pertemuan itu juga menyarankan sebaiknya upacara di Pura Dalem ditunda dulu.

"Ini dilakukan sampai semua tempak bersatu dan sepakat untuk mengelar karya dan lepas dari konplik," katanya.

Karena jika upacara itu tetap dipaksakan, maka akan bertentangan dengan ajaran Agama. Dan jika tetap dipaksakan upacara tersebut akan tidak ada manfaatnya bagi yang melaksanakan.

Sengketa Pura Dalem, Pura Mrajapati dan kuburan di wilayah itu membuat suasana semakin tegang.

Bahkan sebanyak dua kali masa Budaga dan Kemoning sempat berhadap hadapan. Pertama saat pembongkaran Baliho lalu.

Kedua kubu nyaris bentrok di depan Pura Dalem. Kedua saat warga Budaga mengelar upacara Ngaben masa juga sempat berhadap hadapan, namun berhasil diamankan polisi dan TNI. (ANT199/I006/K004)

19 September 2011

Semua permasalahan dapat kita bicarakan,ga perlu pakai kekerasan,,apalgi masalah menyankut pura dalem,kenapa masalah tempat sembahnyang aja kita ributkan,?harusnya kita sucikan dan sakral kan tempat sembahnyang kita.Atsungkara

0 0 Balas LaporkanHapus
13 September 2011

Jangan ngawag2 ngomong... Kemoning berpatokan pada SEJARAH..... Mestinya yg tidak tau sejarah yg harus malu. Negara saja ada sejarahnya apa lagi Pura..... Kalian memang orang KOLOT, yg tidak tau wilayah TAPAL BATAS desa adat.... kooooolllllloooooootttttttttttt

0 0 Balas LaporkanHapus
28 Juli 2011

pengurus majelis desa pakraman, phdi serda muspida dan juga raja klk perlu di sumpah cor dalam penangana kasus pura dalem di barat rumah sakit. kalo berani mereka dis-cor, berarti mereka bebas dari sogokan uang. kalau tidak berani dan berlindung dibalik aturan normatif, itu artinya mereka bertekuk lutut dibawah imbalan uang. BERANI KARENA BENAR BUKAN KARENA ADA YANG BAYAR. semarapura=tempat manusia2 yang penuh nafsu negatif/desktruktif, haa.....haaa......busyet itu aturan ! hanya berlindung dibalik alasan normatif, BEO=KAKAK TUA aja bisa ngomong ala manusia, apakah bapak-2 itu layak dipelihara dikasi makan masyarakat klk? atau hanya sekadar hewan jiwanya tapi luarnya/jasadnya manusia? kasihan deh elu wahai orang-2 yang sok pintar. ataukah klk telah memelihara lembaga-2 yang diisi ala kebun binatang aja? aku tunggu solusinya

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 3 Agustus 2011
  
  Terus terang saya sebagai masyarakat Klungkung benar benar kecewa dan malu mempunyai saudara 2 seperti masyarakat kemoning yang mengklaim pura dalem , sedangkan pura dalem sendiri berada di desa adat lain, sungguh memalukan sekali, dan yang lebih aneh lagi yang tadi nya pura dalem tersebut sudah diempon bersama sama tiga desa lain nya dan secara akal sehat makin banyak yang ngempon makin baik, semua nya makin ringan dari segi biaya dan makin banyak mempuyai teman dan saudara, tidak seperti sekarang biaya upacara karya sampai jutaan / per KK dibebankan ke masyarakat nya, sangat memberatkan , apakah para prajuru dan panitia tuli dengan keluhan masyarakat nya, sampai berhutang kemana mana, semoga IDA SANG WIDHI WASA mengampuni oknum 2 masyarakat kemoning ini
  
  0 0 LaporkanHapus
20 Juli 2011

tapi kenapa karya bisa jalan terus padahal sdh ada keputusan dari berbagai pihak yg berwenang,sy heran sama polisi dan masyarakat kemoning itu sendiri,di satu sisi polisi malah mengamankan karya itu sendiri, sedangkan masyarakat kemoning sendiri sdh tidak punya malu lagi karna sdh kekeh mengklaim pura dalem itu miliknya,sebagai orang bali saya malu sekali thdp prilaku oknum2 orang kemonijng itu sendiri,kalo sy jadi masyarakat kemoning sy akan malu sekali,bahkan bila perlu lebih baik sy bunuh diri aja dari pada harus berprilaku seperti orang2 israel yg suka mengklaim wilayah yg bukan miliknya,bagi masyarakat kemoning sy harapkan membuka otak dan pikiran kalian demi terwujudnya persatuan dan kebersamaan seperti sedia kala lagi dari pada harus mengikuti beberapa oknum2 itu sendiri

0 0 Balas LaporkanHapus