Pemerintah Tidak Perlu Pindahkan Ibu Kota Negara

Palu (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV (pembangunan) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Suprapto Dg Situru berpendapat pemerintah tidak perlu memindahkan ibu kota negara tetapi cukup memindahkan kantor kementerian di sejumlah provinsi yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

"Kita tidak perlu menunggu sampai 20 tahun ibu kota negara dipindahkan, tetapi bagaimana agar pemerintah memindahkan saja kantor kementerian negara ke ibu kota provinsi," kata Suprapto di Palu, Jumat, menanggapi wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memindahkan ibu kota negara beberapa waktu lalu.

Menurut Suprapto, Presiden, Menteri Koordinator, Markas Besar TNI dan Polri tidak perlu dipindahkan, tetapi cukup kementeriannya saja.

"Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan di Gorontalo. Kementerian Kehutanan di Kalimantan, Kementerian Pariwisata di Bali dan Kementerian Daerah Tertinggal di Papua," ujarnya.

Dia mengatakan, banyak dampak positif jika kantor kementerian ditempatkan di daerah, antara lain distribusi penduduk, keuangan, transportasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Suprapto mencontohkan, jika salah satu kantor kementerian ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, praktis seluruh pegawai kementerian akan pindah ke sini. Otomatis pemerintah akan membangun perumahan untuk pegawainya, selain kendaraan yang mereka punya juga kemungkinan akan dipindahkan ke daerah.

"Ekonomi di daerah ini otomatis terdorong. Coba anda bayangkan, dari 33 provinsi semua berkonsultasi di Jakarta. Kami yang dari daerah otomatis belanja di sana, menginap di hotel di sana. Uangnya pasti hanya masuk di Jakarta. Ini juga menambah padat Jakarta," kata wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu.

Menurutnya, jika kementerian dipindah ke daerah, otomatis uang juga akan beredar di daerah dan lalu lintas penerbangan akan hidup.

Begitu juga pariwisata di daerah akan tumbuh karena banyak orang yang datang dari berbagai provinsi untuk berkonsultasi dengan kementerian yang bersangkutan.

Usulan ini, katanya, juga sudah pernah dikemukakan di hadapan anggota Bappenas yang pernah datang ke Palu dalam rangka melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD setempat.

Dia mengatakan, jika pemerintah mengambil langkah tersebut, maka tidak perlu menunggu sampai 20 tahun lagi dilakukan pemindahan ibu kota negara.

"Wakil Presiden mungkin juga bisa berkantor di kawasan timur Indonesia," katanya.

Suprapto mengatakan, untuk memudahkan rapat koordinasi antara presiden dengan menteri tidak terlalu repot karena teknologi komunikasi sudah mendukung misalnya melalui telekonferensi.

"Saya optimistis jika pemerintah memindahkan kementerian ke daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah itu," katanya.

Beberapa waktu lalu Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, mengatakan Presiden mengharapkan adanya konsolidasi yang intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai pemindahan ibu kota negara.

Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti assesment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan ibu kota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota negara akan dikerucutkan.(*)

(T.A055/R015)