Demokrat Susun Alasan Pemecatan Nazaruddin

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat EE Mangindaan mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat sedang menyusun alasan pemecatan mantan bendahara umum partai, M Nazaruddin, karena tersangkut kasus hukum.

"Sekarang DPP sedang menyusun alasan-alasan untuk bisa dipecat dan sebagainya," katanya ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat.

Mangindaan mengaku belum melihat konsep pemecatan yang sedang disusun oleh DPP. Namun, Mangindaan berharap semua akan selesai dalam waktu dekat.

"Tapi saya sudah dengar memang ada rencana untuk itu (pemecatan-red)," katanya.

Mangindaan tidak tahu persis kapan DPP akan memutuskan untuk memecat Nazaruddin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang itu.

Dia hanya menyebutkan, hal itu bisa diputuskan sebelum Rakornas jika data dan pertimbangannya sudah lengkap.

"Sebenarnya kalau itu sudah jelas, kenapa harus di Rakornas?" katanya.

Mangindaan menyebut ada beberapa hal yang memberatkan Nazaruddin dan memungkinkan dia untuk dipecat, antara lain adalah statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Menurut dia, DPP juga sedang mempertimbangkan status dan kinerja beberapa kader lainnya yang sedang menjadi sorotan publik.

"Ya yang digonjang-ganjingkan itu," kata Mangindaan tanpa bersedia menyebut nama para kader itu.

Sedang Dibahas

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Jafar Hafsah mengatakan, jajaran pimpinan Partai Demokrat melakukan konsolidasi untuk membahas hukuman terhadap sejumlah kader partai tersebut yang tidak disiplin atau melanggar hukum, termasuk opsi pemecatan M Nazaruddin.

"Akan berlaku, sudah di dalam proses," kata Jafar Hafsah ketika ditemui setelah acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-64 di Istora Senayan, Jakarta (12/7).

Dia menjelaskan, Partai Demokrat telah memiliki sistem yang siap bekerja untuk menyelesaikan hal tersebut.

Selain memiliki Dewan Kehormatan, menurut dia, Partai Demokrat juga memiliki forum Rapat Koordinasi Nasional yang bisa digunakan sebagai forum untuk membahas sejumlah hal.

Menurut dia, jajaran pimpinan Partai Demokrat langsung melakukan konsolidasi setelah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers di Cikeas baru-baru ini .

Dia menegaskan, akan ada tindakan terhadap kader yang terlibat korupsi. "Itu otomatis. Bagi yang melanggar etika, nanti akan diselesaikan oleh partai," ucapnya, menegaskan.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah menjelaskan secara gamblang, yaitu harus ada tindakan kepada kader yang melanggar hukum.

"Pak SBY sudah menjelaskan dan meminta Ketum Anas untuk melakukan konsolidasi secara utuh, bagi anggota yang melakukan tindakan indispliner, misalnya, melanggar hukum dan sebagainya, akan ada tindakan yang tegas dari ketua umum," paparnya.

(F008/A011)