Moskow (ANTARA News/RIA Novosti) - Lebih dari 600 petugas kepolisian telah dipecat di Mesir karena penyalahgunaan kekuasaan selama pemberontakan rakyat terhadap Presiden Hosni Mubarak, kata Al Jazeera.

Menteri Dalam Negeri Mansour el-Issawi mengumumkan Rabu bahwa 505 jenderal dan 164 petugas akan berakhir tugas mereka pada 1 Agustus, dan menyerukan perombakan terbesar dalam sejarah kepolisian Mesir.

Keputusan itu muncul pada saat protes terus-menerus berlangsung di Lapangan Tahrir di pusat Kairo, menuntut segera mengadili Mubarak, dua putranya, dan semua petugas kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan aktivis pro-demokrasi selama pemberontakan populer 25 Januari.

Dari mereka yang dipecat, 37 petugas polisi secara khusus dituduh terlibat dalam pembunuhan demonstran di Lapangan Tahrir.

Sekitar 800 orang diperkirakan telah kehilangan nyawa mereka selama kerusuhan 18-hari.

Dewan militer transisi, yang mengambil alih kekuasaan dari Mubarak, mengumumkan Selasa bahwa pemilihan parlemen yang dijadwalkan September akan ditunda sampai Oktober atau November.

Beberapa partai politik baru Mesir telah menyerukan pemilu ditunda sehingga mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk bersaing dengan Ikhwanul Muslimin, partai oposisi paling kuat di Mesir.

Pihak militer mengatakan Selasa bahwa pihaknya akan merancang pedoman untuk memilih 100-anggota majelis yang akan mempersiapkan konstitusi baru.(*)

(T.H-AK/C/S004)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011