Surabaya (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan "Integrity Fair" sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/7).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin, di Surabaya Kamis mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberikan masukan dan informasi tentang pelayanan publik.
"Pelaksanaan Integrity Fair kali ini akan digelar selama dua hari di balai kota," katanya.
Pejabat KPK yang dijadwalkan hadir pada kegiatan itu adalah Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Sementara untuk pejabat Pemkot Surabaya langsung dimotori Wali Kota Tri Rismaharini dan seluruh kepala dinas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Menurut Yayuk, seluruh instansi pelayanan publik di jajaran Pemkot Surabaya akan terlibat aktif. Bahkan, personel dari jajaran Polrestabes Surabaya juga ikut bagian dalam menggelar layanan publiknya di "Integrity Fair".
Yayuk menjelaskan, kegiatan tersebut akan mulai dari persoalan perizinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sampai pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di kepolisian.
Selain itu, masyarakat juga bisa melihat pusat layanan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya dan KPK terkait upayanya untuk meningkatkan pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar menuturkan, Integrity Fair merupakan kegiatan yang digelar KPK sebagai bentuk pendidikan antikorupsi di masyarakat, sehingga mereka lebih mengetahui informasi tentang penanganan korupsi dan mekanismenya.
KPK menggelar kegiatan ini di empat kota, yakni Palembang yang sudah berlangsung dua pekan lalu, kemudian Bandung, Surabaya, dan Makasar.
Haryono Umar mengatakan, Surabaya menjadi satu di antara beberapa kota yang dipilih KPK, karena antusiasme masyarakatnya dalam memberantas korupsi sangat besar, seperti halnya antusiasme yang dilakukan Pemkot Surabaya.
"Ini memang harus kita sambut dengan baik dan kita dorong agar masyarakat terus kritis pada pelayanan publik dan integritas pemerintahan daerah," katanya.
(A052/D010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
