PSI dan TII berkomitmen bangun politik yang transparan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Transparency International Indonesia (TII) berkomiten membangun politik yang transparan salah satunya melalui pelaporan keuangan yang sesuai kaidah dan ketentuan.

Oleh karena itu, PSI bekerja sama dengan TII menggelar pelatihan “Panduan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Partai Politik” selama dua hari di Yogyakarta.

“Kami menerima tawaran kerja sama dari TII sebagai bagian komitmen PSI membangun politik yang transparan. Transparansi politik memang bukan hal mudah, tapi kami bersedia belajar dan terus memperbaiki sistem keuangan partai. Kami percaya transparansi adalah kunci demokrasi,“ kata Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pelatihan itu, kata Suci, telah digelar pada 26-27 Januari 2022, diikuti oleh 23 peserta yang terdiri atas staf DPP PSI, pengurus di tingkat DPW dan DPD, terutama di 9 daerah yang ada perwakilan partai di DPRD.

Para peserta merupakan mereka yang sehari-hari mengurus laporan keuangan partai.

Dalam kegiatan itu, mereka mendapat pelatihan mengenai perumusan format laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta sesuai kaidah akuntansi, terang Bendahara Umum DPP PSI.

Menurut dia, PSI wajib menyusun laporan keuangan yang transparan karena partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD mendapat bantuan dana rutin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari pemerintah provinsi masing-masing.

Dana itu, Suci menjelaskan harus dipertanggungjawabkan melalui laporan yang transparan dan akuntabel.

Dalam siaran tertulis yang sama, Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko menyampaikan partai politik selayaknya menerapkan akuntabilitas dalam laporan keuangannya, karena salah satu sumber dananya diberikan oleh negara.

“Persoalannya, tak ada aturan yang rinci tentang bagaimana format pelaporan itu harus dibuat. Juga soal cakupan yang harus dilaporkan. Tak ada aturannya ,” kata Danang.

Sejauh ini, rumusan mengenai format laporan keuangan diserahkan ke masing-masing partai politik karena belum ada aturan mengenai itu.

“Karena itu, dalam program mentoring (pelatihan, Red.) ini, kami mengajak partai politik bekerja sama menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan standar yang bagus,” tambah dia.

TII telah menawarkan kerja sama itu ke empat partai politik, tetapi sejauh ini hanya PSI yang bersedia diajak bekerja sama sampai adanya kegiatan pelatihan, kata Danang.