KKP-Pemkab Tanah Bumbu Kalsel wujudkan kampung ikan gabus haruan

Sinergi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2019

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna mewujudkan kampung ikan gabus haruan di daerah tersebut.

"Sinergi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya KKP dalam pengembangan potensi perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," kata Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Kusdiantoro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia mengemukakan KKP melalui BRSDM melaksanakan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SDM kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, salah satu implementasinya adalah dengan merancang masterplan kampung ikan gabus di Tanah Bumbu.

Menurut Kusdiantoro, pihaknya menyelenggarakan pendidikan formal bagi masyarakat secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen.

Sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya pendidikan dan perlengkapan gratis, ditanggung negara.

Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 45 persen peserta didik merupakan masyarakat umum dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, karena disubsidi negara. Selain pendidikan, pengembangan SDM bagi masyarakat juga dilakukan BRSDM melalui pelatihan dan penyuluhan.

"Salah satu contohnya adalah pelatihan budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok pada 2021," katanya.

Tindak lanjut sinergi ini, sambung Kusdiantoro, antara lain berupa pembahasan pendidikan kelautan dan perikanan, pemetaan potensi dan kebutuhan dukungan BRSDM untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan, serta penyusunan masterplan Kampung Gabus Haruan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung program prioritas KKP untuk perikanan budidaya komoditas unggulan lokal.

Khusus terkait masterplan tersebut, lanjut Kusdiantoro, dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas KKP terkait pengembangan kampung-kampung budidaya komoditas lokal.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Selasa (18/1) lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kampung perikanan, yang terdiri dari kampung nelayan maju dan kampung perikanan budi daya, merupakan salah satu program yang akan diakselerasi pada tahun 2022.

Menurut Menteri Trenggono, pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah.

Sebagaimana diwartakan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu menegaskan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil dengan pengembangan berbasis komoditas unggulan.

"Dalam kurun tiga sampai empat tahun ke depan, perikanan budidaya akan dikembangkan berbasis komoditas unggulan. KKP telah menyiapkan rencana pengembangan budidaya perikanan dalam dua terobosan besar yaitu yang pertama pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor," kata Tb Haeru.

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan untuk orientasi ekspor adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Sementara program prioritas kedua yaitu pengembangan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal dengan komoditas unggulan di pedalaman atau air tawar, di pesisir atau air payau, dan di laut.

Saat ini sekitar 70 persen dari semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan budidaya tergolong berskala kecil dengan luasan area, akses terhadap modal, dan penerapan teknologi penerapan budidaya perikanan yang terbatas.