Foto Airlangga-Khofifah beredar di sejumlah videotron Kota Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Foto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpasangan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beredar di sejumlah videotron Kota Surabaya, Jatim.

"Menurut saya hal seperti itu (memasangkan paslon) termasuk bagian dari ikhtiar untuk menuju Pilpres 2024," kata pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam saat mengomentari foto Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga dan Khofifah di Surabaya, Kamis.

Foto Menko Perekonomian berpasangan dengan Gubernur Jatim disertai tagline harapan kader Golkar dan warga di Jatim tersebut dapat lihat di lima titik, yakni di Jalan Indragiri, Mayjen Sungkono, Jembatan Penyeberangan Oranga (JPO) Jalan Basuki Rahmat, JPO Pemuda, dan depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) Jalan Diponegoro.

Menurut Surokim, sukarelawan atau kelompok-kelompok tertentu ingin mengetes ombak untuk melihat sejauh mana respons publik terkait dengan bakal pasangan calon pada Pilpres 2024.

"Mereka sebenarnya juga ingin melihat dan mengukur sejauh mana antusiasme publik bagus atau tidak, tone-nya positif atau tidak sehingga bisa diketahui sentimennya," ujarnya peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC).

Selain itu, tentu banyak juga maksud-maksud terselubung yang hendak disasar. Hal ini, menurut dia, sah-sah saja sebagai ikhtiar politik atau partisipasi para sukarelawan.

Bahkan, dia berpikir itu selangkah lebih maju karena dilempar ke publik secara berpasangan karena dalam kontestasi pilpres elektabilitas yang paling penting adalah elektabilitas berpasangan.

"Terlepas itu by design atau kebetulan, tentu ini juga bisa menjadi langkah cerdas yang bisa memberi efek positif untuk Partai Golkar di Jatim. Apalagi, yang digandeng adalah Gubernur Jatim yang sudah menjabat dan punya pendukung dan basis pemilih di Jatim," katanya.

Di lain hal, kata Surokim, itu juga baik untuk edukasi publik guna mengenalkan pasangan calon sejak awal agar bisa menimbang-nimbang lebih panjang dan cermat, paslon bisa di-tracking lebih lama agar publik tidak memilih calon-calon mendadak yang kadangkala mengagetkan. (*)