Selain Ferry, ada juga nama-nama aktivis lainnya seperti Himawan Sutanto, Poltak Ike Wibowo dan Teddy Wibisana.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, mereka menolak wacana KLB Partai Demokrat yang bertujuan menggantikan kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Menurut Ferry, pihaknya merasa prihatin terhadap kasus-kasus korupsi yang dituduhkan kepada anggota partai, karena dapat mengancam soliditas dan eksistensi PD.
Karena Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa, tentunya selain sangat tidak menguntungkan bagi posisi dan citra partai, juga merugikan citra dan posisi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia, ujarnya.
"Posisi partai akan semakin tersudut, ketika beberapa pengurus lainnya bersikap sangat reaktif, dalam menyikapi kritikan media terhadap dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin, mantan bendahara PD," ujar Ferry yang pernah dipenjara akibat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun silam.
Oleh karena itu, kata Ferry, beberapa aktivis yang menjadi fungsionaris DPP Partai Demokrat, tetap merasa yakin bahwa Partai Demokrat adalah partai tempat bernaung, agar dapat berperan penting bagi proses pembangunan bangsa Indonesia.
"Untuk itu kami akan menjadi bagian di dalam proses pematangan demokrasi dan proses tata kelola yang baik (goog governance) di dalam partai, sejalan dengan proses pematangan kehidupan berbangsa," katanya.
Selain itu, Ferry Cs juga menilai proses perkembangan demokrasi memerlukan kesabaran dan kedisiplinan didalam mentaati keputusan dari proses dan mekanisme yang berlaku.
"Untuk itu, kami dalam menanggapi wacana mengenai adanya Konggres Luar Biasa pada saat ini, merupakan tindakan kontraproduktif bagi partai. Dan kami mendukung ketua umum dan sekjen partai untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menjaga kewibawaan partai," demikian Ferry Juliantono.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011