AICHR: ASEAN harus pastikan implementasi Konsensus Lima Poin Myanmar

...rakyat Myanmar merasa diabaikan dan merasa aspirasi mereka tidak disuarakan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Perwakilan Indonesia di Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum mengatakan ASEAN harus melakukan upaya apa pun untuk memastikan implementasi Konsensus Lima Poin oleh pemerintahan junta Myanmar.

"Upaya yang bisa dilakukan oleh ASEAN? Saya rasa pada dasarnya kita harus melakukan upaya apa pun yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Konsensus Lima Poin bisa diimplementasikan," kata Yuyun dalam CSIS Myanmar Initiative Webinar, di Jakarta, Kamis.

Ia mengakui bahwa ASEAN telah melakukan banyak upaya untuk membantu mengatasi krisis di Myanmar, salah satunya dengan menyepakati Konsensus Lima Poin yang berisi tentang perlunya aksi kekerasan di Myanmar untuk segera dihentikan, perlunya dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, komitmen ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta rencana untuk mengirimkan utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Selain itu, ASEAN juga tahun lalu melarang junta untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus ASEAN.

ASEAN bahkan membuat mekanisme untuk memonitor implementasi konsensus tersebut. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan konsensus tersebut tampaknya tidak mengalami banyak kemajuan.

"Saya tidak yakin bagaimana itu (konsensus tersebut) bisa diimplementasikan," katanya.

Yuyun percaya bahwa implementasi konsensus dapat dicapai. Tapi, untuk mewujudkannya, perwakilan negara-negara anggota ASEAN tampaknya perlu melakukan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana mewujudkan konsensus tersebut.

Untuk mewujudkan Konsensus Lima Poin tersebut, kata Yuyun, ASEAN perlu melakukan upaya apa pun, salah satunya melalui upaya diplomasi.

Menurutnya, ASEAN juga belum memanfaatkan isu HAM dan aspirasi rakyat sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi krisis di Myanmar.

ASEAN kerap menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dan HAM dalam setiap pencarian solusi, namun kedua isu tersebut tampaknya tidak ditindaklanjuti lebih jauh, kata Yuyun.

"Akibatnya, rakyat Myanmar merasa diabaikan dan merasa aspirasi mereka tidak disuarakan dengan baik," katanya.

"ASEAN berargumen bahwa semua langkah telah dilakukan untuk kepentingan rakyat, tetapi rakyat Myanmar membutuhkan lebih dari itu. Rakyat Myanmar menginginkan solusi, ingin didengar dan ingin sesuatu yang mungkin lebih baik bagi mereka," kata Yuyun lebih lanjut.

Yuyun berpendapat bahwa saat ini mungkin bisa menjadi saat yang tepat bagi ASEAN untuk mengupayakan semua mekanisme guna mendukung aspirasi rakyat Myanmar dan untuk membantu menegakkan HAM di negara itu.