Tanjungpinang (ANTARA News) - Fraksi Amanat Nasional DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengancam akan menjadi oposan terbuka jika rencana pembentukan Badan Ketahanan Pangan, serta pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disetujui dewan dan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Kami akan secara terbuka menjadi oposan karena tidak dapat membiarkan pemerintah larut pada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat," ujar Sekretaris Fraksi Amanat Nasional DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Yudi Carsana, di Tanjungpinang, Minggu.

Selama ini, menurut Yudi, fraksinya mendukung kebijakan pemerintah terutama yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tetapi kini menolak kedua rencana pemprov yang tidak akan efisien bila dilaksanakan.

Fraksi Amanat Nasional berpendapat pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan membebani anggaran daerah yang selama ini kebanyakan terkuras bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk pembiayaan aparatur pemerintahan.

Mengenai pembentukan Badan Ketahanan Pangan, fraksi itu menilai, belum dibutuhkan karena Kepri bukan sebagai wilayah penghasil pangan.

"Untuk saat ini, permasalahan pangan di Kepri cukup ditangani Dinas Pertanian Kepri," ujarnya.

Fraksi Amanat Nasional masih melakukan lobi politik, agar rencana yang masih dibahas Pansus Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tersebut dibatalkan, ujarnya.

Ia mengatakan, pembentukan badan badan dinas baru akan semakin membebani anggaran daerah. Satu badan dan dinas baru memiliki 4 kepala bidang, 8 kepala seksi dan sedikitnya 50 staf.

Pada kondisi sekarang, 40 persen anggaran daerah digunakan untuk belanja langsung dan 60 persen untuk kegiatan fisik dan pengadaan.

Sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik dan pengadaan ternyata digunakan untuk biaya administrasi dan operasional tenaga teknis.

"Dengan demikian kegiatan fisik pemerintah yang langsung dirasakan untuk masyarakat hanya 30 persen dari total anggaran daerah," ujarnya.

Pemprov Kepri kini dipimpin Gubernur Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Soerya Respationo yang pada pemilihan kepala daerah 2010-2015 menangguk 37,3 persen atau 231.951 suara sah.

Mereka ke gelanggang pilkada dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Perjuangan Indonesia Baru.

Partai Amanat Nasional mendukung pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri yang meraih suara 195.847 atau 31,49 persen.
(T.KR-NP/A013)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011