Semarang (ANTARA) - Masyarakat Antipungli Indonesia (MAPI) berkomitmen berada di garda terdepan dalam pemberantasan berbagai bentuk pungutan liar serta siap bersinergi dengan pihak manapun.
"Kami tetap akan memberantas pungutan liar meski tanpa dukungan anggaran dari pemerintah dan banyaknya cibiran yang menyebut MAPI hanya organisasi main-main," kata Ketua MAPI Dedi AP pada Silaturahmi Nasional bertema "Membangun Negeri Tanpa Pungli, Komitmen Pimpinan dalam Membangun Zona Integritas pada Pelayanan Publik untuk Mencegah Pungli" di Semarang, Jawa Tengsh, Rabu.
Ia menegaskan MAPI juga akan fokus pada pemberantasan pungutan liar, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
MAPI akan terus berjuang bersama Satgas Saber Pungli dan berharap mendapat dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Kami berharap bisa bersinergi yang baik dengan aparat penegak hukum maupun dengan semua pihak. Saran saya, kita tinggalkan pola lama karena pola dari Bapak Presiden yang sekarang sangat luar biasa," ujarnya.
Dewan Pengawas MAPI Irjen Pol (Purn) Widiyanto Poesoko berharap Presiden Jokowi bisa membuat satu rekomendasi kepada pemerintah agar bisa menindaklanjuti hal tersebut sehingga praktik pungutan liar tidak semakin merajalela.
"Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum ikut membantu pemberantasan pungutan liar," katanya.
Baca juga: Satgas DKI awasi Kantor Samsat cegah praktik pungutan liar
Baca juga: Satgas Saber Pungli nilai digitalisasi kurangi celah pungutan liar
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
