New York (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia kini sudah saatnya untuk bersikap lebih tegas terhadap Myanmar dan mendesak pemerintahan junta militer negara tersebut untuk menegakkan demokrasi dan menghargai hak azazi manusia. "Kalau perlu, kita harus segera secara bertahap menurunkan status perwakilan kita di Yangoon," kata Anggota DPR RI Djoko Susilo di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa. Djoko berada di New York untuk menjadi pembicara dalam forum diskusi yang diadakan National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), suatu kelompok pro demokrasi Myammar yang berkantor di PBB. Ketua Kaukus Myannar antar parlemen ASEAN tersebut mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia sudah seharusnya lebih kritis melihat situasi di Myanmar. Djoko mengatakan bahwa isu Myanmar sudah menjadi wacana pada parlemen -parlemen ASEAN. "Namun kita perlu menggalang dukungan lagi, karena saya lihat masih banyak anggota DPR yang kurang tertarik pada isu Myanmar ini," kata anggota Komisi I DPR-RI dari Partai Amanat Nasional itu. Kekompakan sikap dari legislatif ASEAN tersebut diperlukan untuk menekan pemerintah masing-masing dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM dan pengabaian demokrasi di Myanmar tersebut. Mengenai kabar bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tengah merencanakan kunjungan ke Myanmar, Djoko mengatakan bahwa ia belum mendapat informasi resmi dari Deplu dan Istana. "Saya akan melihat dulu apa agenda kunjungannya nanti," katanya. Dia mengingatkan bahwa ketika ketahuan ada penyadapan di KBRI Yangoon, hingga saat ini Pemerintah Myanmar belum memberi penjelasan yang memuaskan. "Itu saja sudah menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Myanmar," katanya. Sementara itu wakil NCGUB di PBB Dr Thaung Htun mengatakan bahwa ia juga berharap adanya peranan dari Indonesia untuk menekan pemerintah junta militer Myanmar. "Menurut saya Presiden Yudhoyono akan bisa memainkan peranan tersebut dan akan didengarkan oleh para pimpinan militer di Myanmar," katanya. Presiden Yudhoyono berasal dari militer, tapi beliau pemimpin yang dipilih secara demokratis, katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
