Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar "wilujengan" atau syukuran gedung "Teras Malioboro" sebagai lokasi baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu sore.
Gedung "Teras Malioboro 1" menempati lahan bekas Gedung Bioskop Indra dan "Teras Malioboro 2" menempati lahan bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY.
"Harapan saya semakin banyak orang yang berbelanja di sini, tidak hanya orang yang datang saat akhir pekan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat "wilujengan".
Raja Keraton Yogyakarta itu menuturkan, dengan didukung APBD, selama satu tahun pertama para PKL yang menempati "Teras Malioboro" tidak akan dipungut retribusi maupun pajak lainnya.
Dengan keringanan itu, ia berharap para pedagang dapat fokus mempromosikan dagangan mereka di lokasi yang baru tersebut.
"Kami memberikan ruang untuk teman-teman PKL untuk fokus bagaimana bersama-sama kami mempromosikan tempat yang baru ini menjadi pilihan bagi para wisatawan maupun warga Yogyakarta yang mau berbelanja," ujar dia.
Baca juga: Sultan HB X ingin relokasi PKL Malioboro secepatnya
Sesuai komitmen Pemda DIY beserta Pemkot Yogyakarta, ia berharap seluruh PKL dapat tumbuh dan berkembang di tempat baru tersebut sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di DIY.
"Jadi saya mohon bapak (PKL) percaya pada apa yang selama ini coba kami lakukan. Harapan saya bagaimana nanti Yogyakarta ini makin tertib dan makin indah," kata dia.
Bukan hanya penataan PKL, menurut dia, komitmen Pemerintah Daerah (Pemda DIY) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY dapat dilihat dengan dibangunnya Yogyakarta International Airport (YIA) sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta.
"Semua itu hanya untuk bisa memberikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Hanya itu, tidak ada yang lain," kata dia.
Sultan berjanji bahwa setelah PKL menempati lokasi yang baru, mereka tidak ditinggalkan begitu saja melainkan bakal mendapatkan pembinaan, promosi serta solusi kala menghadapi kendala dalam berdagang.
Selain itu, dengan tidak ada lagi PKL yang menempati ruang-ruang publik di selasar kiri dan kanan Malioboro, menurut Sultan, tidak ada lagi konsekuensi hukum yang dapat menjadi ganjalan saat mengajukan kawasan sumbu filosofi DIY yang mencakup Malioboro, sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.
Baca juga: Sandi: Kami akan berkoordinasi hindari tarif parkir mahal di Malioboro
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menambahkan= dengan adanya "Teras Malioboro" justru para wisatawan dapat memilih beragam dagangan PKL secara terpadu.
"Supaya orang luar tidak lagi salah mengerti bahwa seolah-olah PKL dipindah, tapi sebetulnya dijadikan satu," ujar dia.
Malioboro, kata Heroe, masih memiliki identitas yang sama seperti dulu yakni sebagai pusat jajajan atau oleh-oleh di Kota Gudeg.
Para wisatawan, menurut dia, justru bisa lebih mudah membeli oleh-oleh khas Yogyakarta dengan mendatangi "Teras Maliobiro 1", "Teras Malioboro 2" serta Pasar Beringharjo.
"Jadi malah semakin lengkap sehingga kami harapkan semakin banyak pengunjung yang datang ke Yogyakarta," kata Heroe.
Baca juga: Ketua DPD dukung relokasi kawasan Malioboro status heritage UNESCO
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi menuturkan, di "Teras Malioboro 1" yang berwujud bangunan tiga lantai mampu menampung 800 PKL.
Para pedagang yang menempati gedung itu mulai dari penjual fesyen, kuliner, hingga kerajinan mendapatkan beragam fasilitas mulai gerobak atau etalase, listrik, air dan internet.
Di lokasi tersebut, kata dia, nantinya juga bakal digelar atraksi budaya sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung.
Sedangkan di "Teras Malioboro 2: yang nantinya menempati lahan bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY diperkirakan mampu menampung 1.000 PKL.
Baca juga: Penataan tidak hilangkan PKL dari Malioboro
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
