BKKBN tekan angka kekerdilan lewat pembagian pil KB pada ibu hamil

Pil KB bagi ibu menyusui diluncurkan agar ibu sukses saat menyusui

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) melalui pembagian pil KB untuk ibu hamil di Kecamatan Sindangsari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Guna pencegahan stunting, ibu hamil harus makan makanan bergizi, anak 6 bulan pertama harus diberi ASI tanpa makanan tambahan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pada kondisi di Kabupaten Lebak, Banten, Hasto mengatakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan gizi kronis pada anak. Tercatat sekitar 20 persen dari 60 ribu anak, masih mengalami kekerdilan.

Hal itu disebabkan karena dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), anak tidak diberi asupan gizi yang baik khususnya melalui pemberian ASI eksklusif sampai dengan usia dua tahun.

Baca juga: Kemenko PMK: Indonesia butuh kerja keras tekan angka kekerdilan

Baca juga: Ahli Gizi: Ibu perlu perhatikan asupan yodium dukung generasi unggul

Melalui pil KB yang sudah diluncurkan oleh pihaknya, Hasto menuturkan pil dapat membantu ibu sukses memberikan ASI eksklusif pada bayi.

Dengan ibu mengkonsumsi pil KB itu saat menyusui selama dua tahun, maka jarak waktu itu cukup untuk memberikan jarak pada kehamilan berikutnya. Sebab, baik untuk kesehatan ibu menyusui yang memproduksi hormon prolaktin.

“Pil KB bagi ibu menyusui diluncurkan agar ibu sukses saat menyusui bayinya. Kalau kata ulama menyusui 30 bulan, dalam Islam menyusui 24 bulan sudah baik sekali,” ujar dia.

Selain pil KB, dalam acara itu pihaknya turut menyerahkan beras protifit, makanan tambahan bagi balita, bantuan makanan bagi ibu hamil, bantuan untuk UPPKA serta meresmikan gedung baru bagi Perwakilan BKKBN provinsi Banten.

Hasto menekankan bahwa kekerdilan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena membuat anak tak bisa bersaing dalam hal akademik, rentan terkena penyakit dan postur tubuh yang pendek akibat tidak bisa tumbuh secara optimal.

Adanya ancaman tersebut, akhirnya membuat BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pengentasan angka prevalensi kekerdilan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini, kekerdilan makin dipahami oleh seluruh pihak secara menyeluruh.

“Awalnya kekerdilan dianggap penyakit yang menyebabkan anak bertubuh pendek, tapi sekarang tidak lagi karena semua sudah dapat memahami kekerdilan secara keseluruhan,” ucap Ade.

Dalam memerangi kekerdilan, jajarannya menyatakan akan membuat rencana aksi yang akan diterapkan di daerah itu. Termasuk rencana menangani persoalan gizi, yang menyasar anak remaja sebagai calon orang tua di masa depan.

“Dimulai dari yang mau menikah diberi pendampingan, yang hamil diedukasi dan saat melahirkan diberikan pendampingan dengan cara penyediaan posyandu di RW setempat,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN minta keluarga bijak gunakan bantuan PKH untuk penuhi gizi anak

Baca juga: Pemerintah targetkan penurunan angka kekerdilan hingga 3 persen