Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membahas terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN untuk mendorong reformasi birokrasi.

Kasubid Hubungan AntarLembaga Badan Penghubung Sulbar Zulkifli di Mamuju, Rabu menyampaikan, selain membahas pengembangan ASN, pertemuan Gubernur Sulbar dengan Menpan RB itu juga membahas usulan kebutuhan tenaga PPPK di Pemprov Sulbar tahun 2022.

Ia menyampaikan, Menpan RB mengapresiasi Pemprov Sulbar atas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan struktural di lingkungan pemerintahannya, sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo serta progres penyederhanaan birokrasi lingkup Pemprov Sulbar pada akhir Desember 2021.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Tenaga honorer selalu perhatian serius Pemerintah

"Pak Menteri memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur, karena Sulbar termasuk salah satu provinsi yang bergerak cepat melakukan proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Zulkifli.

Tidak hanya itu lanjutnya, mengenai penghapusan tenaga kontrak, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mempersiapkan skema rekrutmen yaitu melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"PPPK adalah amanat dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam manajemen ASN hanya ada dua unsur yakni PNS dan PPPK," terangnya.

"Gubernur berharap agar nantinya usulan formasi PPPK di Sulbar bisa diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB. Utamanya PPPK tenaga teknis, tenaga administratif, tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga kependidikan yang mana di Sulbar masih sangat dibutuhkan," ujar Zulkifli.

Menpan RB kata Zulkifli, juga berpesan agar para ASN di daerah tetap bekerja profesional, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas utamanya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Termasuk tambahnya, menghadapi pemilu 2024, ASN diminta untuk selalu menjaga netralitas.

"ASN tetap menjaga netralitas baik dalam pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang," kata Zulkifli.

Baca juga: Menpan RB minta K/L dan pemda tak lagi rekrut tenaga honorer
Baca juga: Menpan RB minta K/L dan pemda lakukan analisis jabatan dan beban kerja

Pewarta: Amirullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022