"Dua megawatt diusahakan mulai beroperasi pada April 2022, dan secara bertahap pada Desember nanti bisa full capacity 10 megawatt," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Arifin mengungkapkan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik itu menghadapi sejumlah tantangan, seperti pandemi yang menyebabkan pengiriman peralatan terhambat.
Di samping itu, para pekerja tidak bisa bekerja maksimal karena sempat ada pembatasan aktivitas beberapa waktu lalu.
Baca juga: Menteri ESDM sebut PLTSa mampu ciptakan lingkungan yang lebih sehat
Baca juga: Luhut apresiasi pengolahan sampah di Putri Cempo
Baca juga: Menteri ESDM sebut PLTSa mampu ciptakan lingkungan yang lebih sehat
Baca juga: Luhut apresiasi pengolahan sampah di Putri Cempo
Kegiatan mengangkut peralatan, seperti gasifier memerlukan waktu hingga tiga bulan karena ukurannya yang sangat besar dan tidak bisa dibongkar pasang.
Arifin berharap PLTSa Putri Cempo ini bisa menjadi contoh terhadap pengembangan proyek PLTSa lain yang termasuk dalam Program Prioritas Nasional.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa PLTSa Putri Cempo merupakan pembangkit energi sampah kedua dari rencana membangun 12 PLTSa di Indonesia.
Pembangkit energi sampah pertama adalah PLTSa Benowo di Surabaya yang kini telah beroperasi.
"Teknologinya pun berbeda, jika Benowo dibakar, sedangkan Putri Cempo menggunakan teknologi gasifier," jelas Arifin.
Proyek PLTSa merupakan program pemerintah untuk bisa memanfaatkan energi yang bersih dan terbarukan, sekaligus bentuk komitmen Indonesia yang telah menyepakati global methane pledge untuk mengurangi emisi gas metana hingga 30 persen pada 2030.
Tak hanya itu, pembangunan PLTSa juga bertujuan mengejar target net zero emission pada 2060.
Menteri Arifin meminta ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk menuntaskan proyek PLTSa karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah ataupun kota, terutama dari sisi kesehatan masyarakat serta keindahan tata kota.
"Kita harus bergerak bersama-sama dalam menyelesaikan proyek PLTSa, terutama adalah diperlukan inisiatif dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang paling merasakan dampak dari lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian. Jadi memang inisiatif-inisiatif ini yang dibutuhkan," tuturnya.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022