Komite 33: SBY Punya Hak untuk Berpartai dan Memimpin Pemerintahan

Jakarta (ANTARA News) - Wacana yang menggulir agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik diri dari Ketua dewan Pembina Partai Demokrat (PD) dan fokus didaam pemerintahan menadapat tanggapann Komite 33 sebagai salah satu organisasi pendukung SBY.

"Toh selama tujuh tahun memimpin negara ini, SBY tetap bisa bisa bekerja untuk partai dan rakyat," kata wakil ketua bidang politik dan Hukum Komite 33, Jemmy Setiawan di Jakarta, Jumat.

Menurut Jemmy, kalaupun ada upaya saat ini dari kalangan akademis dan elite politik tertentu agar SBY mundur dari Ketua Dewan Pembina ini merupakan wacana yang tidak jelas, bahkan kental dengan unsur politik.

"SBY paling tahu tentang keadaan Demokrat yang sesugguhnya. Selama tujuh tahun menjabat Presiden dan Ketua Dewan Pembina Demokrat itu semua bisa dijalankannya," katanya.

Jemmy yakin wacana tersebut hanya akan dianggap angin lalu ole SBY.

Jemmy menegaskan, untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai dan Presiden itu jelas menjadi hak setiap warga negara. Setiap orang mempunyai hak untuk menjadi Presiden dan menjadi Ketua Dewan Pembina sebuah partai.

"Kalau maunya setiap orang yang menjabat presiden tidak boleh duduk dalam partai, harus dibuat konsensus peserta pemilu," ujarnya.

Saat Anas Urbaningrum dilantik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat saat itu pula Anas diberikan pucuk pimpinan tertinggi untuk mengendalikan partai Demokart, demikian Jemmy Setiawan.(*)