PM Kamboja: Junta Myanmar diundang jika ada kemajuan konsensus ASEAN

Phnom Penh (ANTARA) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan telah mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengikuti KTT ASEAN, dengan syarat ada kemajuan dari Myanmar dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang ditujukan untuk membantu upaya perdamaian di negara itu.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Hun Sen mengatakan akan berbicara dengan Min Aung Hlaing melalui konferensi video pada Rabu (26/1), menyusul pertemuan keduanya di Myanmar pada 7 Januari lalu.

"Dia (Hun Sen) mengatakan telah mengundang Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN jika ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan suara bulat," demikian pernyataan yang dirilis di laman Facebook Hun Sen, mengenai pembicaraannya dengan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.

"Tetapi jika tidak, dia harus mengirim perwakilan non politis untuk pertemuan-pertemuan ASEAN."

ASEAN melakukan langkah mengejutkan dengan tidak mengikutsertakan Min Aung Hlaing dalam KTT tahun lalu, karena jenderal yang memimpin kudeta militer terhadap pemerintah terpilih Myanmar itu dianggap gagal menjalankan Konsensus Lima Poin yang di antaranya mencakup penghentian kekerasan dan dialog dengan semua pihak.

Sebagai ketua baru ASEAN, Kamboja awalnya mengindikasikan ingin terlibat, bukannya mengisolasi junta Myanmar.

Namun, Hun Sen telah ditekan oleh beberapa pemimpin ASEAN lainnya, termasuk dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura, untuk tidak menyerah pada konsensus yang juga didukung oleh PBB dan Amerika Serikat.

Penggulingan pemerintah terpilih Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi kemunduran bagi ASEAN dan upaya perhimpunan itu untuk menampilkan diri sebagai perhimpunan yang kredibel dan terintegrasi.

Kunjungan Hun Sen ke Myanmar menimbulkan kekhawatiran di dalam perhimpunan bahwa hal itu dapat menunjukkan pengakuan ASEAN terhadap para jenderal yang telah mengawasi tindakan keras berdarah terhadap pendukung demokrasi di Myanmar.

PM Malaysia Ismail Sabri mengatakan kepada Hun Sen tentang kebutuhan mendesak untuk meredakan situasi Myanmar dan membebaskan Suu Kyi dan semua tahanan politik, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Sumber: Reuters