KPK konfirmasi Ketua DPRD Kota Bekasi soal anggaran proyek di Bekasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro terkait pengajuan anggaran berbagai proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan dugaan adanya aliran dana dari proyek tersebut untuk beberapa pihak.

KPK memeriksa Chairoman J Putro sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Effendi (RE) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini, Chairoman J Putro hadir sebagai saksi dan dikonfirmasi terkait pengajuan anggaran berbagai proyek Pemkot Bekasi dan dugaan adanya aliran sejumlah uang atas pelaksanaan proyek tersebut untuk berbagai pihak, termasuk tersangka RE," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, pada hari ini, KPK juga mendalami dugaan adanya pengumpulan sejumlah uang dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi untuk Rahmat Effendi melalui pemeriksaan terhadap saksi lain, yaitu Ahmad Apandi selaku Lurah Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Lalu, ada pula pendalaman terkait aliran sejumlah dana yang diterima Rahmat Effendi melalui pemeriksaan terhadap saksi, yakni Pensiunan ASN/Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Ryasaka Widodo Indrijantoro.

"Ada satu saksi yang tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang, yaitu Boanerges Silvanus Dearari Demanik selaku penilai pada Kantor Jasa Penilai Publik Rahmat MP & Rekan," ucap Ali.

Selain Rahmat Effendi (RE) yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, KPK pada Kamis (6/1) telah menetapkan delapan tersangka lain.

Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jatisari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL), sebagai penerima suap.

Berikutnya, ada pula Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS), sebagai pemberi suap.

Atas perbuatannya, tersangka selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.