Babel Anggarkan Rp6 Miliar Untuk Revitalisasi Lada

Permasalahan yang selama dihadapi para petani lada di Provinsi Babel kurangnya kemampuan identifikasi munculnya penyakit kuning dan permasalahan lainnya di lapangan, buktinya dapat dilihat masih banyaknya petani menanam bibit lada yang diambil langsu

Pangkalpinang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menganggarkan Rp6 miliar lebih untuk merevitalisasi tanaman lada guna mengembalikan kejayaan produk unggulan di provinsi itu.

"Dana yang dialokasikan pada 2011 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Babel sebesar Rp1 miliar, dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp5 miliar lebih," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel Nazalyus, di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan alokasi dana Rp6 miliar tersebut rencananya untuk pengadaan bibit unggul, pengadaan sekolah lapang hama penyakit (SLHP), perbaikan teknologi budi daya dan untuk keperluan lainnya.

Menurut dia, alokasi dana selain bersumber dari APBD provinsi dan APBN, juga bersumber dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perkebunan lada.

"Besaran alokasi dana untuk mendukung upaya revitalisasi lada ini tergantung dari kemampuan masing-masing pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Menurut dia, permasalahan yang selama dihadapi para petani lada di Provinsi Babel kurangnya kemampuan identifikasi munculnya penyakit kuning dan permasalahan lainnya di lapangan, buktinya dapat dilihat masih banyaknya petani menanam bibit lada yang diambil langsung dari batang induknya.

"Salah satu penyebab semakin luasnya dampak penyakit kuning yang menyerang tanaman lada salah satunya diakibatkan penggunaan bibit asal-asalan dan bukan dari jenis bibit unggul yang telah teruji daya adaptasi serta produksinya," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Babel telah kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Pangkalpinang dan Balai Tanaman Rempah di Bogor dalam penyediaan bibit.

Permasalahan lada selain terletak pada petani, menurut dia, akar permasalahannya terletak pada pemerintah daerah yang selama ini terkesan menganggap remeh penyakit kuning menyerang tanaman lada sehingga menyebabkan petani gagal panen dan kurang memerhatikan kondisi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

"Kami tidak menyalahkan PPL di lapangan, karena mereka bekerja sesuai dengan arahan pimpinannya masing-masing dan saya pikir pemerintah daerah setempat yang salah karena kurang memperhatikan kondisi PPL di daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, ke depannya pemerintah daerah setempat diharapkan membekali para PPL dengan buku panduan sehingga mereka lebih fokus dan mengetahui metode tepat yang akan digunakan ketika menyampaikan materi penyuluhannya kepada ke petani.

"Selama ini telah terjadi disorientasi pada para PPL, mekeraka tidak tahu apa yang akan disampaiakan ke petani dan seperti apa metodenya, sehingga kita perlu kembali ke zaman dulu dengan `tv sistem` artinya penyuluh memberikan materi dibantu sarana audio visual sehingga petani lebih mudah memahami materi tersebut," ujarnya.

(KR-KMN)