Kasus aktif COVID-19 luar Jawa-Bali sumbang 11,4 persen

Dari situasi PPKM, level PPKM kita akan evaluasi per 31 Januari, dari evaluasi tentu kita akan melihat kesiapan dan juga terkait dengan testing dan tracing yang tentunya perlu dievaluasi setiap dua minggu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyampaikan bahwa kasus aktif COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali mengalami kenaikan 2.145 kasus atau 11,4 persen dari total kasus di Indonesia.

“Kalau kita lihat perkembangan kasus COVID-19 di luar jawa-bali kasus barunya 82, local transmission 75, foreign transmission 7, kemudian kasus kematian 3,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers PPKM secara daring, di Jakarta, Senin.

Dari angka reproduction rate di Sumatera tetap berada pada angka 1, Kalimantan 1, Papua 1, Maluku dan Sulawesi masing-masing 0,99 dan Nusa Tenggara mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,01.

“Dari situasi PPKM, level PPKM kita akan evaluasi per 31 Januari, dari evaluasi tentu kita akan melihat kesiapan dan juga terkait dengan testing dan tracing yang tentunya perlu dievaluasi setiap dua minggu,” ujar Airlangga.

Kemudian terkait capaian vaksinasi, terdapat empat provinsi yang capaiannya masih di bawah target nasional sebesar 70 persen, yakni Maluku Utara dengan capaian 68 persen, Maluku 66 persen, Papua Barat 46 persen dan Papua 26 persen.

MotoGP

Airlangga menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan Mandalika MotoGP, vaksinasi di daerah pelaksanaan terus ditingkatkan.

Hingga kini, capaian vaksinasi dosis 1 di Lombok Tengah telah mencapai 87,9 persen dan dosis 2 sebanyak 61,1 persen. Lalu pemerintah telah menyiapkan vaksin booster untuk Januari-Maret sebanyak 76.718 sasaran. Lalu di Lombok Barat sudah mencapai 88 persen untuk dosis pertama, dosis kedua 62 persen dan untuk booster 47 ribu.

“Di Kota Mataram kita sudah 110 persen karena juga disuntik yang bukan dari kota Mataram dan dosis keduanya sudah 78,6 persen dan disiapkan sebesar 158.301,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR: Ikuti aturan pemerintah untuk cegah Omicron

Baca juga: Epidemiolog minta pemerintah evaluasi pemberlakuan PPKM

Baca juga: Pemerintah konsisten evaluasi PPKM antisipasi lonjakan kasus Omicron