"Tidak ada istilah itu (kecolongan-red). Mereka (aparat terkait-red) bekerja kok. Proses dan prosedurnya kan harus tepat dan benar," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, "Kita tunggu saja kerja mereka supaya kita tidak berspekulasi dan kontraproduktif. Yang jelas, Menlu selalu berkoordinasi baik ke saya, maupun ke instansi lain. Jangan Pakai kata kecolongan. Kerja aparat itu kan tidak harus selalu lapor ke wartawan".
Menkopolhukam menuturkan, Pemerintah tidak pernah menginstruksikan kepada aparat atau instansi terkait untuk menjemput mantan bendahara umum Partai Demokrat itu di Singapura.
"Tetapi pemerintah menginstrusikan untuk menghadirkan yang bersangkutan bila diperlukan pengadilan atau KPK," kata Djoko menekankan.
Ia menambahkan, terkait itu dirinya meminta kementerian luar negeri, BIN, Polri untuk sudah mulai bergerak mencari informasi.
"Dan pasti mereka sudah melaksanakannya. Kan tidak harus setiap pergerakan anggota harus dipublikasikan," katanya Menkopolhukam.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan Muhammad Nazaruddin tidak berada di negara itu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura melalui siaran pers di situs resminya mengatakan Nazaruddin sudah tidak berada di negara itu selama beberapa waktu.
Tapi tidak dijelaskan kapan mantan bendahara Demokrat itu meninggalkan negeri Singa. "Mr Nazaruddin tidak berada di Singapura dan tidak berada di sini selama beberapa waktu terakhir," katanya.
Informasi tentang hal itu, menurut otoritas Singapura sudah disampaikan kepada otoritas Indonesia beberapa minggu yang lalu. Jauh sebelum Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2011.
Otoritas Singapura dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui ke mana Nazaruddin pergi setelah meninggalkan negara itu.
"Kami tidak melacak kepergian orang-orang setelah meninggalkan Singapura," tulisnya.
Menanggapi itu, melalui BBM Nazaruddin menyatakan dirinya masih berada di Singapura.
(R018/S019)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
