Sultan Tidak Akan Memaksa Warga Merapi Berelokasi

Sleman (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tidak akan memaksa warga yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Merapi untuk berelokasi.

"Saya tidak akan memaksakan kehendak untuk relokasi warga lereng Merapi, saya juga tidak bisa memutuskan, jika ada yang menolak maka aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," kata Sultan Hamengku Buwono X saat dialog dengan warga korban Merapi di "shelter" Plosokerep, Desa Umbulharjo, Kabupaten Sleman, Selasa.

Menurut dia, saat ini Instruksi Presiden terkait rehabiltasi dan rekonstruksi bencana Merapi belum turun dan diharapkan masukan-masukan dari warga dapat diakomodasi pemerintah pusat dalam Inpres tersebut.

"Saat ini kondisi di lereng Merapi khusunya di Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman sudah menjadi padang pasir sehingga akan lebih baik jika dihutankan kembali," katanya.

Ia mengatakan, reboisasi di lereng Merapi tersebut tidak betul jika akan dijadikan taman nasional, tetapi sebagai hutan lindung.

"Dengan hutan lindung ini maka warga masih bisa memanfaatkannya dan melakukan aktivitas di hutan lindung baik untuk peternakan maupun pertanian, warga masih punya akses untuk mengelola. Hanya saja memang tanah warga tersebut statusnya menjadi tanah pemerintah," katanya.

Sultan mengatakan, dirinya juga berterimakasih warga menolak relokasi karena ini memang aspirasi mereka.

"Kami bisa memahami apa yang menjadi harapan warga, tetapi kami tidak bisa memutuskan dan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Harapan kami masih akan ada rapat koordinasi sehingga aspirasi ini bisa kami sampaikan," katanya.
(*)