Pemerintah Perlu Lakukan Moratorium CPNS

Pemerintah harus serius untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas PNS. Kualitas birokrasi kita akan sangat ditentukan dari penataan ini. Dan ini dampaknya kemana-mana, termasuk kepada ekonomi, bisnis dan daya saing nasional kita.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Kemal Azis Stamboel menilai pemerintah perlu segera melaksanakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terkait semakin membengkaknya jumlah aparat birokrasi pemerintahan itu.

"Pembengkakan jumlah PNS tanpa kejelasan `job description` dan `scope of work` masing-masing, tentunya akan semakin memperberat proses reformasi birokrasi. Untuk langkah awal, pembengkakan jumlah PNS, harus diatasi dengan moratorium CPNS dan pensiun dini PNS," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Selasa.

Untuk pensiun dini, menurut dia, tentunya ada yang sukarela, ada yang "mandatory" dan ada yang "non-negotiable" sehingga pegawai yang bagus tentunya tidak boleh keluar.

"Dengan demikian kita harapkan ke depan tidak ada pengangguran terselubung. Sedangkan proses rekrutmen dan efektifitas kerja PNS harus ditata ulang dalam masa moratorium itu," jelasnya

Penataan ini, menurut Kemal, memang sudah sangat mendesak mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia sudah mencapai 4,7 juta.

Hal ini menyebabkan alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, belum ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti untuk pensiun, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Anggaran bagi PNS jika digabungkan antara pengeluaran pusat dan daerah diperkirakan mencapai 60 persen dari APBN.

Bahkan dibeberapa daerah belanja pegawai bisa menghabiskan lebih dari 80 persen APBD. "Jadi saya kira memang harus ada `capping` belanja pegawai yang mengacu pada perbandingan jumlah PNS daerah dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, juga harus ada batas minimal belanja modal dengan mempertimbangkan total anggaran belanja daerah, sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat bisa memadai dan tidak habis untuk belanja pegawai.

"Bisa jadi, perlu mutasi untuk daerah-daerah yang memang benar-benar kekurangan dari pusat atau dari daerah yang berlebihan PNS-nya. Dan ini bisa ditata dalam masa moratorium 6 bulan atau satu tahun," paparnya.

Publik menilai, anggaran untuk belanja pegawai pemerintah saat ini sudah sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah. Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi.

"Pemerintah harus serius untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas PNS. Kualitas birokrasi kita akan sangat ditentukan dari penataan ini. Dan ini dampaknya kemana-mana, termasuk kepada ekonomi, bisnis dan daya saing nasional kita," tegasnya.