Gapensi berharap pemerintah libatkan kontraktor lokal

Jakarta (ANTARA) - Pengurus dan anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah melibatkan kontraktor lokal untuk mengerjakan infrastruktur di daerah.

"Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen akan terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah. Kami berharap pemerintah bisa tetap melibatkan kontraktor swasta lokal di berbagai daerah untuk pekerjaannya," kata Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi saat Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau M2G di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Gapensi berharap pemerintah beri relaksasi perizinan

Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia.

Menurut Iskandar dengan keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19.

Senada dengan Iskandar, Wakil Ketua IX, BPP Gapensi, Didi Aulia mengatakan bangkitnya industri konstruksi dapat menggerakkan roda ekonomi baik di daerah maupun pusat.

Pasalnya, kata Didi, jasa konstruksi memiliki efek pengganda kepada sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lokal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

“Dampak bagi perekonomian sangat besar, baik untuk daerah dimana pembangunan infrastruktur tengah digencarkan, maupun di pusat, kuncinya adalah keterlibatan pelaku jasa konstruksi lokal,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum VI Gapensi, Ruslan Rivai mengatakan, dalam Mukernas 2022 ini, Gapensi menyampaikan beberapa pokok pikiran yang selama ini menjadi tantangan bagi para kontraktor di daerah dan pusat.

Pokok pikiran tersebut antara lain mengenai relaksasi perizinan, persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor PUPR, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga terendah untuk proyek infrastruktur pemerintah.

Kemudian, perlindungan bagi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan melarang Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki sub klasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktifitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah dan bantuan pembiayaan bagi pelaku jasa konstruksi nasional baik bank maupun non bank.

“Selain itu, kami juga menyatakan dukungan terkait sertifikasi para kontraktor untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha sektor jasa konstruksi,” ujar dia.

Sementara itu, Sekjen sekaligus Ketua Penyelenggara M2G Gapensi, Andy Rukman Karumpa berharap melalui Mukernas, pemerintah dan Gapensi bisa menemukan kesepahaman dan solusi agar tujuan pembangunan nasional dapat terlaksana.

Menurut dia, Gapensi dan pemerintah memiliki semangat yang sama dalam hal pembangunan nasional dan peningkatan perekonomian Indonesia. Itu sebabnya, ia yakin Gapensi dapat menjadi mitra pemerintah dan memberikan berbagai masukan dalam memenuhi target pembangunan infrastruktur Indonesia.

Dalam pidato pembukaan Mukernas Gapensi 2022 tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan akan memberikan relaksasi terkait Izin Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR.

Ia berharap dengan relaksasi tersebut, para pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnis dengan baik.

“Kami akan memastikan agar relaksasi untuk Izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera,” tutur dia.

Basuki menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan melibatkan para kontraktor lokal. Bahkan, dalam waktu dekat, Kementerian PUPR akan melaksanakan tender proyek infrastruktur sekitar 800 pekerjaan dengan total nilai proyek hingga hampir mencapai Rp20 triliun.

“Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia dalam pidato pembukaannya mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan perizinan terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Sumbmission (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap dia.