Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpendapat penunjukan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad tidak banyak mengubah kecenderungan pola riwayat jabatan seorang Panglima Kostrad.
"Hal ini merujuk pada riwayat penugasan Maruli sebagai Panglima Kodam IX/Udayana dan berkualifikasi pasukan tempur, yakni Kopassus," kata Anton, di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Jabatan Pangkostrad kosong munculkan spekulasi politisasi jabatan TNI
Menurut Anton, jika merujuk pada pola riwayat karir 20 perwira tinggi yang menjabat posisi Pangkostrad sejak era reformasi, maka rekam jejak Maruli memiliki kecenderungan sama, yakni pernah menjabat Panglima Kodam, memiliki jejak kualifikasi satuan tempur Kopassus, dan berasal dari lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu.
Anton menyebutkan penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad memunculkan kesan Presiden Joko Widodo menyetujui usul penempatan perwira tinggi yang pernah bekerja dekat dengannya menduduki jabatan strategis.
Baca juga: Pengamat sebut Pangkostrad biasa diisi orang yang menjabat Pangdam
Namun demikian, lanjut dia, fenomena ‘president’s men’ menjabat pos strategis juga bukan hal baru.
"Memang riwayat penugasan pada pos yang bersinggungan langsung dengan presiden sudah sejak lama menjadi salah satu 'jalur' promosi di tubuh militer," katanya.
Baca juga: Pengamat: Empat isu butuh perhatian Panglima TNI dan Kasad baru
Selanjutnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2008 pos jabatan Pangkostrad sempat diisi Erwin Sudjono dan Danjen Kopassus dipegang Pramono Edhi Wibowo. Keduanya adalah ipar SBY.
"Namun demikian, tentu saja riwayat kedekatan dengan presiden tidak dapat memberikan garansi penuh bahwa sosok tersebut dapat menduduki jabatan bintang empat," kata Anton.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022