KND dan PBNU akan berkolaborasi penuhi hak penyandang disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan berkolaborasi memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia, seperti mengubah stigma negatif masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas mereka.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, langkah awal kolaborasi itu dimulai dengan kegiatan audiensi KND bersama PBNU di Kantor PBNU Pusat, Jakarta, Jumat.

"Audiensi ini diharapkan dapat menjadi upaya dan kerja kolaboratif antara KND dan PBNU," kata Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia.

Pada kesempatan yang sama, anggota KND Fatimah Asri Muthmainah mengatakan audiensi itu merupakan awal yang baik bagi kolaborasi KND dan NU dalam konteks memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

"Ke depannya, KND berharap bersama dengan NU dapat membangun sinergitas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga meminimalisasi stigma negatif terhadap warga disabilitas," kata Fatimah.

Lebih lanjut, Dante Rigmalia mengatakan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) berperan strategis untuk membangun paradigma baru bagi disabilitas.

"Paradigma baru itu adalah yang lebih sesuai dan memperhatikan keteraksesan penyandang disabilitas dalam berelasi dengan apa yang dia yakini," kata Dante Rigmalia.

Selanjutnya, kesempatan berkolaborasi itu ditanggapi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNU KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid.

"Kami dari PBNU menyambut baik kunjungan dari KND ini yang merupakan kunjungan perdana. Kita juga perlu menyiapkan nota kesepahaman agar kerja sama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan bersama-sama," kata KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid.

Ia pun menekankan bahwa berbagai isu terkait hak asasi manusia (HAM) akan diperjuangkan oleh PBNU.

"Jika itu berkaitan dengan hak asasi manusia, insya Allah PBNU akan memperjuangkannya. Kami membuka ruang untuk seluruh pihak ikut serta memperjuangkan hak-hak asasi manusia, seperti para penyandang disabilitas," tutur Sayyid.

Baca juga: Komisi Nasional Disabilitas harus sejalan dalam implementasi CRPD