Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri.
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Ma`mur Hasanuddin meminta pemerintah agar memperhatikan data base pangan dan pola transportasi dalam penyaluran pangan antarprovinsi di Indonesia.
Dalam siaran pers Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ma`mur Hasanuddin yang juga anggota FPKS mengatakan, Prancis sebagai Ketua G20 untuk urusan pangan sudah mengajukan proposal untuk menerapkan data base pangan tiap negara guna memudahkan memetakan pola distribusi pangan global agar kondisi pangan dunia lebih terkendali.
Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 33 provinsi dan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010), dapat diumpamakan sebagai miniatur dunia.
Karena itu, katanya, untuk mengelola Indonesia, perlu menerapkan pola pikir seperti mengelola dunia, khususnya dalam masalah pangan.
"Apabila kemampuan Indonesia dalam memetakan data pangan dan mampu mendistribusikan hingga ke pelosok di tiap wilayah negara ini, sesungguhnya Indonesia layak untuk mengatur pangan dunia," ungkap Ma`mur.
Namun pada kenyataannya, kata dia, pengelolaan pangan di dalam negeri ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, terutama pada data base maupun sarana transportasi.
Pada 2010, lanjut dia, sering terjadi distribusi pangan lambat akibat kemacetan, terutama di daerah pelabuhan. Kondisi jalan yang buruk dan pengendalian kemacetan menjadi faktor utama pada lambatnya distribusi pangan.
"Kondisi penanganan pangan yang buruk dalam negeri ini, kemungkinan Indonesia belum dipercaya untuk memimpin FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada pemilihan tiga pekan lalu, padahal Indonesia mengirimkan kandidat," keluhnya.
Ma`mur juga mengingatkan pemerintah, terutama menjelang lebaran, pelanggaran-pelanggaran distribusi pangan harap diantisipasi. Tahun lalu, terbukti 510 sarana distribusi pangan melakukan sejumlah pelanggaran. Pengawasan Badan POM di 30 provinsi di Indonesia, mengawasi 1.950 sarana distribusi dan 26,15 persen melanggar atau sebanyak 510 sarana.
Pemerintah juga diminta tidak terlalu percaya diri untuk membuat target-target pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam hingga enam koma lima persen. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat pertumbuhan yang ada didominasi oleh pola konsumsi masyarakat, bukan atas kestabilan ekonomi.
Ma`mur mengatakan, pangan sangat menyumbang inflasi cukup signifikan. Terbukti di bulan juni 2011, inflasi yang di awal-awal pekan hanya nol koma satu hingga nol koma dua persen, namun di akhir bulan merangkak hingga nol koma lima persen akibat gejolak pangan.
"Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri, sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan bukan hanya mimpi belaka," pungkas Ma`mur Hasanuddin.
(M-UMH)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
