Tangani kemiskinan ekstrem, PUPR intervensi infrastruktur sampai desa

Untuk menentukan lokasi prioritas yang akan dibangun infrastruktur tersebut, memang masih dibutuhkan data yang lebih valid

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan melakukan intervensi infrastruktur sampai desa-desa dalam rangka menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa dalam sinergi penanganan kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR akan melakukan intervensi infrastruktur sampai desa-desa yang merupakan prioritas untuk ditangani.

“Untuk menentukan lokasi prioritas yang akan dibangun infrastruktur tersebut, memang masih dibutuhkan data yang lebih valid,” ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, desa prioritas yang akan dipilih untuk dilakukan penanganan infrastruktur. Sebab, akan kesulitan untuk bisa menangani semua desa mengingat adanya keterbatasan anggaran.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, kata Arief, dilakukan dengani menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kebijakan tersebut pada Kementerian PUPR dilaksanakan dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.

Arief juga menjelaskan Kementerian PUPR saat ini telah mendapatkan data cukup lengkap, berupa data tabulasi dan bertahap akan ditambah dengan data By Name By Address (BNBA) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pemerintah serius melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di 212 kabupaten/kota pada 2022. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Penyiapan Data dan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022" yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK, Andi Megantara menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menargetkan pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia harus teratasi hingga tercipta 0 persen. Dengan begitu, Kemenko PMK menyusun instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dengan menyinergikan program kementerian/lembaga.

Ia menyampaikan, koordinasi dalam melakukan integrasi program memiliki peranan penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebab, permasalahan kemiskinan tersebut perlu disentuh secara bersamaan dari berbagai sektor.

“Penanganan tidak hanya berpatokan terhadap pemberian bantuan saja, tetapi juga melakukan program peningkatan lingkungan," kata Andi.

Ia menambahkan, dalam program peningkatan lingkungan akan banyak melibatkan Kementerian PUPR.