Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya melalui sambungan telepon, Jumat mengatakan pihaknya mengingatkan Pemprov NTB agar memproses penyewaan aset tersebut sesuai aturan.
"Jangan sampai proses (sewa lahan) melanggar aturan hukum," ucap Budi menegaskan.
Ia pun mengingatkan agar sewa menyewa lahan tersebut berproses secara transparan. Harapnya tidak sampai memunculkan nepotis atau uang mahar dalam pemberian sewa.
"Jangan sampai ada seperti itu (nepotis). Harus tetap berlandaskan aturan hukum. Jangan menyimpang dari aturan yang sudah ada," ujarnya.
Dalam aturannya, jangka waktu pemberian sewa terhadap aset Pemprov NTB itu lima tahun. Dapat diperpanjang satu kali selama lima tahun berikutnya.
Baca juga: Penanganan kasus pengelolan aset Gili Trawangan masuk penyelidikan
Baca juga: Menteri Bahlil serahkan SK pemutusan kontrak GTI kepada Gubernur NTB
Terkait dengan adanya penyewaan ini, Budi menegaskan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB. KPK juga akan memantau progresnya agar tidak ada yang menyimpang dari aturan.
"Karena tugas KPK juga ada untuk pengamanan aset, nantinya kita monitor dan koordinasi dengan Pemprov NTB," ucap dia.
Ada kabar lanjutan perihal masyarakat di Gili Trawangan yang melakukan penandatanganan kontrak dengan Pemprov NTB, meminta penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan tersebut. Terkait itu, Budi juga akan melakukan pemantauan. "Kita akan monitor," ujarnya.
Dia pun mengingatkan, lahan pemerintah tidak boleh dialihkan menjadi SHM karena itu melanggar hukum. "Kalau ada SHM, itu bisa masuk ranah pidana, itu yang kita cegah," kata dia.
Sebelumnya, lahan tersebut pernah dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) sejak tahun 1995. Dengan nilai kontrak Rp22,5 miliar per tahun.
Hal itu tidak sebanding dengan penghasilan ekonomi di Gili Trawangan dengan yang diterima Pemprov NTB saat ini. Berdasarkan peninjauan Kanwil DJKN Bali Nusra menyatakan perputaran ekonomi di lahan yang dikelola PT GTI bisa mencapai Rp2,3 triliun.
Sehingga, dilakukan pengkajian ulang dan bakal di adenddum kontrak Pemprov NTB dengan PT GTI. Namun, saat pembahasan adendum menemui jalan buntu. Pemprov NTB pun memutus kontrak dengan PT GTI.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
