Semarang (ANTARA News) - Universitas Diponegoro Semarang berjanji akan memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru dari kalangan tidak mampu yang komposisinya 20 persen dari total daya tampung penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut.
"Kami menyediakan kuota 20 persen bagi mahasiswa miskin, termasuk mahasiswa yang mendapat beasiswa `Bidik Misi`," kata Rektor Undip, Prof. Sudharto P. Hadi, usai memantau pelaksanaan ujian mandiri (UM) Undip, di Semarang, Sabtu.
Ia menyebutkan, Undip memperoleh kuota beasiswa "Bidik Misi" untuk 225 mahasiswa, sudah ada penerima yakni 114 mahasiswa dari Seleksi Nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) undangan dan 97 mahasiswa SNMPTN tulis.
Penerima "Bidik Misi" selanjutnya, katanya, akan diambilkan dari jalur mandiri hingga genap 225 mahasiswa.
Hal itu, katanya, membuktikan bahwa jalur mandiri tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu.
"Kami menyadari bahwa kuota penerima `Bidik Misi` di Undip memang tidak banyak, karena itu mahasiswa miskin yang tidak mendapat `Bidik Misi` tetap kami fasilitasi, setidaknya sampai mencapai angka 20 persen," katanya.
Total daya tampung Undip 2011 sekitar 8.000 mahasiswa, katanya, 20 persennya yakni 1.600 mahasiswa. Undip punya kewajiban memfasilitasi mahasiswa miskin sebanyak itu, termasuk penerima "Bidik Misi".
Ia mengatakan, para mahasiswa miskin yang belum terakomodasi "Bidik Misi" akan diberi beasiswa parsial dari Undip yakni pembebasan dari biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) selama dua semester.
"Kalaupun mereka memang tidak mampu membayar sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau sumbangan pengembangan manajemen pendidikan (SPMP), mereka bisa mengajukan permohonan keringanan biaya," katanya.
Ia tidak membatasi pemenuhan kuota 20 persen itu hanya pada jalur tertentu, termasuk jalur mandiri, kalau memang mahasiswa yang bersangkutan bisa membuktikan kondisinya yang terjepit secara ekonomi.
"Kami akan verifikasi berkas-berkas yang bersangkutan, seperti rekening listrik, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan surat keterangan miskin. Kalau perlu, kami terjunkan tim untuk menyurvei ke tempat tinggalnya," katanya.
Kalau memang benar yang bersangkutan miskin, katanya, pihaknya akan memberikan kebijakan tersendiri, mulai penundaan pembayaran, keringanan, hingga pembebasan biaya, tergantung kondisi ekonomi setiap mahasiswa.
Terkait pelaksanaan UM Undip pada 2 Juli 2011, ia melihat kecenderungan peminatan program studi sama seperti SNMPTN lalu, seperti kedokteran, akuntansi, manajemen, teknik, dan komunikasi yang menjadi incaran peserta.
"Meski tingkat persaingan di beberapa prodi (program studi, red.) itu cukup besar, kami tidak semata mengukur dari besaran sumbangan yang diberikan, sebab kemampuan akademis calon mahasiswa tetap diperhitungkan," kata Sudharto.
(KR-ZLS/M029)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
