Paket perdana tabung gas elpiji yang terdistribusi ke wilayah Sulbar berjalan cukup maksimal walaupun ada beberapa hambatan karena faktor non tekhnis seperti akan dilaksanakannya Pilkada.
Mamuju (ANTARA News) - Tim monotoring dan pendamping pemerintah pusat melakukan pemantauan distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram yang diterima langsung sekretaris pemerintah provinsi Sulbar, Arsyad Hafid, di Mamuju, Jum`at.
Tim monitoring dan pendamping distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dipimpin langsung Direktorat Jendral (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili, Haerul Fauzi, Ditjen Migas, Hermawan, Bareskrim, Alex Mandalika, Mahkamah Agung, Ramous, PT Pertamina, Irto P Ginding dan PT Nusa Indah Cemerlang, Bonita Tedjaningrum.
Dalam kesempatan itu, Haerul Fauzi mengemukakan, tim monitoring dan pendamping ini bertandang ke Mamuju ibukota provinsi Sulbar, guna melihat sejauh mana pelaksanaan distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram yang dilaksanakan sejak tahun 2010.
Namun yang lebih penting kata dia, singkronisasi antara pusat dan pemerintah provinsi guna suksesnya program nasional konversi minyak tanah ke tabung gas elpiji tiga kilogram.
"Program konversi minyak tanah ke tabung gas elpiji tiga kilogram merupakan gagasan Yusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden,"kata dia.
Ia mengatakan, untuk mensukseskan program nasional ini maka dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten sangat diharapkan sehingga masyarakat menghentikan penggunaan minyak tanah dan beralih menggunakan tabung gas elpiji tiga kilogram.
"Saya rasa program ini tetap bisa berjalan optimal sepanjang kerjasama antara PT Pertamina dan pemerintah di daerah sejalan. Tanpa kerjasama yang baik maka program itu sulit tercapai,"tuturnya.
Haerul menyampaikan, tim monitoring melakukan kunjungan ke daerah merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri terait pengawasan konversi minyak tanah ke tabung gas elpiji.
"Paket perdana tabung gas elpiji yang terdistribusi ke wilayah Sulbar berjalan cukup maksimal walaupun ada beberapa hambatan karena faktor non tekhnis seperti akan dilaksanakannya Pilkada,"katanya.
Dikatakannya, pusat tetap menghargai usulan pemprov untuk menghentikan distribusi tabung gas elpiji karena khawatir ada oknum yang sengaja mengaitkan dengan politik.
Sesungguhnya kata dia, distribusi tabung gas elpiji tidak ada kaitannya dengan pemerintah di daerah karena ini merupakan program nasional.
"Jika program nasional ini berhasil dilaksanakan, maka negara akan mampu melakukan efisiensi pembiayaan. Belum lagi, masyarakat akan lebih hemat biaya apabila menggunakan tabung gas elpiji dibandingkan menggunakan minyak tanah,"ucapnya.
(KR-ACO)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
