LSM Laporkan Oknum Camat Tangerang ke Mendagri

Jakarta (ANTARA News) -Direktur LSM Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, melaporkan aksi sejumlah camat di Kota Tangerang yang mendemo dua kantor media lokal, Tangerang Ekspres dan Satelit News, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Ibnu Jandi kepada pers di Jakarta, Kamis, berkas laporan pengaduan tersebut telah disampaikannya ke Kemendagri dan diterima oleh salah satu staf di sana, Sumaryati.

Jandi mengemukakan bahwa berkas pelaporan itu disertai pula bukti rekaman video dan sejumlah foto aksi unjuk rasa para oknum camat di Tangerang saat mereka mendemo dua kantor media massa lokal.

Sebelumnya, pada Senin (20/6), sebanyak 13 orang oknum camat yang tergabung dalam Asosiasi Camat Kota Tangerang melakukan unjuk rasa kepada dua kantor media lokal, Tangerang Ekspres dan Satelit News.

Bersama para camat itu, terlihat pula puluhan warga yang mengatasnamakan kader Posyandu Cibodas, warga pengguna kartu multiguna, pegawai Puskesmas serta bidan.

Mereka bermaksud meminta klarifikasi pemberitaan soal Mimin Indah Sari (17), warga Kelurahan Cibodas Baru, yang diberitakan terkena lumpuh layu dan dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Massa meminta Pemimpin Redaksi (Pemred) Tangerang Ekspres, Agung S Pambudi, meminta maaf atas pemberitaan yang menurut mereka salah.

Ibnu Jandi mengungkapkan bahwa surat laporannya tertanggal 26 Juni 2011 itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan ditembuskan kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah serta Walikota Tangerang Wahidin Halim.

Kepada tiga pejabat tersebut Jandi mengadukan adanya dugaan pelanggaran PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil (PNS). Menurut dia, tindakan camat tersebut sudah berlebihan dan cenderung arogan.

Karena itu pihaknya terpaksa melayangkan laporan tersebut kepada Mendagri. "Karena selain saya belum begitu memahami PP No.53 tahun 2010 Pasal 16, saya juga khawatir Wali kota Tangerang tidak akan menegur oknum PNS itu, sementara mereka telah merendahkan kewibawaan pemerintah serta lalai dalam menjalankan tugasnya," tutur Jandi.(*)

(T.D011/I007)