Bandarlampung (ANTARA News) - DPW PKB se-Sumatera menyatakan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah tidak layak lagi menjadi ikon PKB karena keberadaannya justru kontraproduktif bagi partai itu di luar Jawa, khususnya wilayah Sumatera. "Masa kejayaan Gus Dur sebagai ikon PKB telah lewat, untuk luar Jawa keberadaan Gus Dur sebagai ikon PKB justru kontraproduktif," kata Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, Imam Sujari di Bandarlampung, Minggu. Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua DPW PKB Kepulauan Riau (Kepri) Ali Basah Hasibuan yang menyebut Gus Dur sudah tidak memiliki nilai jual bagi partai khususnya di wilayah Sumatera, apalagi banyak pernyataan Gus Dur yang justru menjauhkan PKB di Sumatera dari luar partai. Hasibuan mencontohkan beberapa kasus pemilihan kepala daerah dimana calon yang didukung Gus Dur dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar justru mengalami kekalahan seperti pada Pemilihan Gubernur di Kepri dan Pemilihan Walikota di Batam beberapa waktu lalu. Contoh lain, tidak lakunya PKB Muhaimin adalah melesetnya perolehan kursi PKB Batam pada pemilu 2004 lalu. "Di atas kertas DPC Batam bisa meraih 8 kursi, namun karena ada Gus Dur dan Muhaimin, Batam hanya memperoleh empat kursi," kata Hasibuan. DPW PKB se-Sumatera yang melakukan konsolidasi Sabtu (21/1) lalu merekomendasikan agar penyelenggaraan PKB ke depan tidak lagi didominasi oleh sekelompok golongan keturunan tertentu karena terbukti membuat partai itu lemah dan kurang diminati masyarakat di Pulau Sumatera. Kedepan PKB harus lebih menitikberatkan pengelolaan partai pada perbaikan sistem yang tidak mengandalkan pada figur tertentu meski figur itu di masa lalu merupakan ikon perekat partai. Rekomendasi lain PKB se-Sumatera adalah mendesak DPP PKB memberi sanksi bahkan me-recall sejumlah kader yang dianggap telah melanggar aturan partai dan memecah belah partai antara lain Muhaimin Iskandar, Helmi Faishal Zaini, Effendi Choiri, Ishartanto dan Safrin Romas. "Orang-orang yang kita sebut tadi telah menghancurkan masa PKB di akar rumput dengan melakukan adu domba," kata Imam Sujali. Rekomendasi berikutnya adalah menolak keras setiap upaya islah yang digalang pribadi maupun kelompok yang tidak didasarkan pada putusan MA yang telah memenangkan gugatan Alwi Shihab dan menjadikan Muktamar Surabaya sebagai pintu masuk. "Sebagai pemegang saham terbesar partai adalah alim ulama, karena itu proses dan arah islah diserahkan sepenuhnya kepada alim ulama," kata Sekretaris DPW PKB Lampung, Lisawati.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006