Bandarlampung (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB versi Muktamar Surabaya KH Ubaidillah Faqih (Gus Ubaid) mengatakan kepastian status PKB terbentur kepentingan pemerintah, sehingga meski terkait konflik internal di partai itu sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun sampai sekarang belum ada pengesahan. "Kalau tidak ada sesuatu dan mengacu pada putusan kasasi MA tentu persoalan PKB sudah selesai," kata Gus Ubaid, di sela-sela konsolidasi DPW PKB se-Sumatera, di Bandarlampung, Minggu. Menurut Gus Ubaid, setelah serangkaian islah sebelum digelarnya Muktamar PKB di Semarang tidak menemukan hasil, maka disepakati penyelesaian konflik ditempuh melalui jalur hukum. Namun, setelah jalur hukum ditempuh bahkan hingga tingkat peradilan tertinggi, yakni MA, kenyataannya status PKB menyangkut kepengurusan mana yang sah masih menggantung. Seharusnya dengan keluarnya putusan Kasasi MA, juga didaftarnya kepengurusan PKB hasil Muktamar di Surabaya oleh Departemen Hukum dan HAM setelah putusan MA itu keluar, maka sudah jelas hasil Muktamar Surabaya yang sah dan harus dicatat dalam lembaran negara. Sementara itu, desakan agar pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan HAM, segera merealisasikan eksekusi putusan MA nomor 1896K/PDP/2005 yang memenangkan kubu Alwi dan mencantumkan DPP hasil Muktamar Surabaya dalam lembaran negara, juga disampaikan oleh DPW PKB se-Sumatera. Dalam rekomendasi konsolidasi tersebut, sepuluh DPW PKB se-Sumatera mendesak pengurus DPP PKB memperjuangkan pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya hingga sampai pada pencatatan di lembaran negara. Desakan serupa juga dikeluarkan Alim Ulama PKB se-Provinsi Lampung dalam musyawarah di Islamic Center Bandarlampung, Sabtu (21/2). Sementara itu dalam konsolidasi PKB se-Sumatera muncul usulan agar DPP PKB melakukan recalling terhadap Muhaimin Iskandar, Wakil Sekjen Helmi Faishal Zaini dan Effendi Choiri. Menanggapi usulan tersebut Sekjen Idham Cholied mengaku tidak menyangka usulan tersebut muncul dalam konsolidasi PKB se-Sumatera. Namun, katanya, aspirasi itu akan dibawa ke DPP sebagai masukan.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
